Kabupaten Wonogiri – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Dolfie OFP, menyebut Kab. Wonogiri memiliki good case practice atau percontohan praktik baik dalam manajemen elektoral. Hal tersebut disampaikan Dolfie dalam gelaran roadshow DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah ke DPC-DPC se-Jawa Tengah untuk memperkuat konsolidasi organisasi.
Menurut Dolfie, kunjungan ini bukan sekadar ajang perkenalan fungsionaris baru, melainkan langkah strategis menuju target “5 Mantap” partai: Mantap Ideologi, Organisasi, Kader, Program, dan Sumber Daya.
“Kami mengapresiasi strategi elektoral yang diterapkan DPC PDI Perjuangan Wonogiri. Mereka berhasil menguatkan mesin partai dan mengoptimalisasi peran kader, baik yang duduk di eksekutif, legislatif, maupun struktural,” ujar Dolfie di hadapan kader di Wonogiri, Senin (23/2/2026).
Target Realitas Lapangan
Dolfie menekankan bahwa kekuatan organisasi adalah kunci untuk menghidupkan mesin partai. Orientasi konsolidasi ini, lanjutnya, harus berpijak pada realitas lapangan, terutama dalam mempertahankan dan meningkatkan raihan suara di pemilu mendatang.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Wonogiri, Sriyono, memaparkan bukti keberhasilan strategi berbasis penguatan mesin partai di wilayahnya. Pada Pemilu 2024 lalu, PDI Perjuangan Wonogiri berhasil mengamankan 330.002 suara.
“Jika dikonversi, kita meraih 27 kursi di DPRD Kabupaten. Kami juga didukung oleh Bupati yang siap berkolaborasi untuk kemenangan elektoral pada Pemilu 2029 mendatang,” tegas Sriyono. Ia menambahkan bahwa strategi ini telah teruji efektivitasnya, baik dalam pemilihan legislatif (Pileg) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Agenda konsolidasi ini juga dihadiri oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, H. Sumanto, S.H. Turut mendampingi jajaran fungsionaris partai antara lain Joko Sutopo, Abang Baginda, dan Eko Susilo. Selain pengurus DPC PDI Perjuangan Kab. Wonogiri, pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan Fraksi PDI Perjuangan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kab. Wonogiri sebagai bentuk kesolidan antar lini legislatif dan struktural.
Tim Editor