Kota Semarang – Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman menghadiri acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan penyusunan RKPD Tahun 2024 di Balai Kelurahan Mangkang Kulon. Adapun acara ini turut dihadiri Lurah Mangkang Kulon, Ketua FKK dan PKK Mangkang Kulon, serta warga masyarakat setempat.
Mengawali sambutan, Kadar Lusman menyampaikan jika Musrenbang merupakan sebuah kewajiban yang mesti dilakukan oleh pemerintah guna menyerap aspirasi masyarakat. Dengan Musrenbang, maka konsep pembangunan bottom-up bisa terealisasikan.
“Pembangunan memiliki beberapa pendekatan, salah satunya adalah bottom-up. Dengan pendekatan ini, maka masyarakat bisa menyuarakan aspirasinya terkait dengan pembangunan yang memang sangat dibutuhkan. Harapan kita dengan Musrenbang ini nanti bisa tercipta pembangunan yang representatif,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Kadar Lusman yang merupakan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Semarang tersebut tak lupa menuturkan harapannya supaya di tahun ini tidak ada lagi refocusing sehingga pembangunan di masyarakat dapat berjalan optimal. Ia menjelaskan jika beberapa waktu lalu akibat Pandemi Covid-19 maka pemerintah harus melakukan pengalihan anggaran untuk penanggulangannya sehingga pendanaan dari pemerintah untuk pembangunan tidak bisa ter-cover seluruhnya.
“Kita telah memasuki babak baru di mana Pandemi Covid-19 sudah mulai melandai. Artinya, momentum ini harus kita maksimalkan untuk melakukan pembangunan, karena tidak ada refocusing anggaran. Saya meyakini dan berharap nantinya pembangunan dapat ter-cover melalui anggaran pemerintah di mana manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat,” terangnya.
Selain melalui Musrenbang, Kadar Lusman juga menjelaskan kepada forum peserta jika mereka bisa mengusulkan pembangunan melalui anggota dewan di Dapilnya. Saat ini, pemerintah eksekutif serta legislatif di Kota Semarang ditegaskannya mempunyai komitmen yang sama untuk saling bergotong-royong memberikan kontribusi positif kepada masyarakat di seluruh aspek dan sendi kehidupan masyarkat.
“Musrenbang adalah mekanisme yang dimiliki oleh eksekutif dalam mengakomodir aspirasi masyarakat. Adapun untuk legislatif juga mempunyai mekanisme serap aspirasi yang dinamakan Reses. Nantinya, daftar prioritas kegiatan dalam Reses akan menjadi Pokir yang dapat diwujudkan dalam pembangunan. Silahkan komunikasikan juga aspirasi kepada legislatif, karena baik eksekutif maupun legislatif di Kota Semarang punya tekad sekaligus komitmen yang sama dalam mengaktualisasikan pembangunan,” tambahnya.
Tidak lupa, Kadar Lusman dalam kesempatan ini membeberkan informasi bahwasanya Pemkot Semarang mempunyai strategi dalam penanggulangan bencana banjir, salah satunya melalui pembebasan lahan di DAS Plumbon. Harapannya ketika nanti lahan sudah dibebaskan, maka aliran sungai menjadi lebih normal serta tidak lagi terjadi banjir yang merugikan masyarakat seperti beberapa waktu lalu.
Koresponden : WP
