Kabupaten Temanggung – Ketua DPRD Temanggung, Yunianto menghadiri acara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) Ke-XXVIII di Halaman Kantor Bupati Temanggung bersama dengan jajaran Forkopimda, Kepala OPD, dan tamu undangan lainnya. Adapun peringatan Hari Otda kali ini mengangkat tema ‘Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat’.
Dalam keterangannya kepada Tim Derap Juang Temanggung, Yunianto menjelaskan bahwa peringatan Otda kali ini ditujukan supaya jajaran pemerintah terus berbenah menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat. Pemerintah harus senantiasa memperkokoh komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran bahwa esensi dari tugas pemerintah menurut konsep demokrasi adalah hadir untuk rakyat sekaligus mengaktualisasikan apa yang menjadi aspirasi dari rakyat.
Di sisi lain, sosok Ketua DPC PDI Perjuangan Temanggung ini menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan harus selalu berdasar pada konsep pembangunan berkelanjutan. Tujuannya supaya kondisi ekologi di Temanggung terus terjaga, tidak ada dampak negatif dari pembangunan yang justru merugikan rakyat.
“Kita dorong memang supaya pembangunan selalu ada keterlibatan aktif dari masyarakat. Kemudian, aspirasi dari bawah ini kita akomodir dan direalisasikan dalam pembangunan. Tentu pemerintah dalam satu sisi juga harus memperhatikan ekosistem yang ada, jangan sampai pembangunan yang dilakukan malah merugikan. Kelestarian alam harus kita wariskan kepada anak-cucu,” ujarnya.
Yunianto kemudian menjelaskan bahwa model pemerintahan Otda telah memberikan manfaat yang cukup luas. Pemerintah daerah dipastikan sudah mendapat keleluasaan untuk mengelola urusan-urusan yang memang menjadi kewenangannya. Alhasil, seluruh kebijakan dan program yang dikeluarkan pemerintah daerah bisa bersifat representatif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Otonomi daerah sangat bermanfaat untuk kita. Pemerintah daerah punya kewenangan untuk membuat kebijakan dan program yang memang menjadi koridornya. Ketika aspirasi dari bawah masuk dan itu memang memiliki urgensi, maka pemerintah bisa segera menangani. Ini adalah soal kecepatan dan ketepatan, sehingga arah pembangunan tidak hanya bersifat top-down,” tandasnya.
Koresponden : Enggar – Zidan
