Kabupaten Temanggung – Ketua DPRD Temanggung, Yunianto menghadiri acara peringatan Nuzulul Quran bersama dengan jajaran Forkopimda, Aisyah, Muslimat NU, TP PKK, dan Dharma Wanita Temanggung. Adapun giat yang memiliki tajuk ‘Al-Quran Rahmat untuk Semesta’ ini dilaksanakan di Pendopo Temanggung, Sabtu malam (8/4/2023).
Ditemui seusai acara, Yunianto menjelaskan bahwasanya kegiatan tersebut merupakan momentum untuk merefleksikan kembali nilai-nilai religiusitas. Baginya, Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia, mulai dari tata ibadah yang bersifat ritual maupun aktual. Bagi penyelenggara pemerintahan, menurutnya Al-Quran juga harus dijadikan pedoman, sehingga dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan tidak melencang dari norma-norma keagamaan.
“Temanggung adalah daerah yang punya nilai religiusitas tinggi. Baik NU, Muhammadiyah, maupun organisasi kegamaan yang lain punyai tindakan yang eksis di tengah masyarakat. Semuanya hidup rukun, saling menjaga persatuan dan kesatuan untuk integrasi sosial. Momentum ini harus kita refleksikan, bagaimana kemudian ajaran-ajaran agama yang ada di Al-Quran bisa teraktualisasikan dalam setiap sendi kehidupan, termasuk bagi penyelenggaraan pemerintah. Tujuannya supaya kita tidak teledor, tidak melenceng dari kebenaran Al-Quran itu sendiri,” paparnya.
Sosok Ketua DPC PDI Perjuangan Temanggung ini tak lupa menegaskan bahwasanya terdapat kewajiban yang mesti diaktualisasikan oleh pemerintah baik eksekutif maupun legislatif di bulan ramadan ini. Di antaranya adalah memastikan kondusivitas terus terjaga. Di sisi lain, nilai ibadah yang bisa dilakukan adalah memperhatikan keberadaan wong cilik atau masyarakat kurang mampu, seperti dengan memberikan bantuan maupun kebijakan yang pro terhadap eksistensi mereka.
“Ibadah aktual itu juga harus dilaksanakan. Pertama, ramadan adalah bulan suci, jadi kondusivitas harus kita ciptakan bersama. Itu adalah bagian dari nilai ibadah, supaya masyarakat kemudian bisa melakukan sembahyang dengan damai, tertib, dan nyaman. Kemudian, kebijakan yang dikeluarkan harus pro terhadap wong cilik, karena sesuai amanah konstitusi juga, di mana mereka harus diperhatikan oleh negara. Inilah kiranya kewajiban yang harus kita penuhi bersama sebagai penyelenggara pemerintahan,” ujar Yunianto.
Pada acara itu, Yunianto juga turut membagikan santunan kepada beberapa anak yatim piatu. Pihaknya meyakini bahwa santunan tersebut sangat berarti bagi mereka. Menciptakan senyum dan kebahagian bagi anak yatim piatu bukan saja menjadi tanggung jawab dari pihak keluarga semata. Pemerintah yang punya dimensi otoritas harus mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk kegiatan sosial, karena tanggung jawab moral dan politik negara paling tinggi adalah bisa hadir di tengah rakyatnya sebagaimana penafsiran dari sistem demokrasi, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Koresponden : Enggar – Zidan