Kabupaten Temanggung – Ketua DPC PDI Perjuangan Temanggung, Yunianto resmi kembali memimpin lembaga legislatif di Kota Tembakau untuk periode 2024-2029. Pada Kamis (17/10), Yunianto secara resmi dilantik menjadi Ketua DPRD di Ruang Sidang Paripurna DPRD Temanggung.
Pelantikan Ketua dan Pimpinan DPRD Temanggung itu dihadiri oleh jajaran Forkopimda, seluruh Anggota DPRD Temanggung, dan jajaran OPD terkait.
Jabatan Ketua DPRD itu menjadi yang kedua kali bagi Yunianto. Sebelumnya, ia juga sudah menjadi Ketua DPRD Temanggung untuk periode 2019-2024.
Sebagai informasi, berdasarkan Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Partai politik pemenang pemilu berhak untuk menduduki kursi ketua.
Di Kabupaten Temanggung, PDI Perjuangan pada Pileg 2024 lalu berhasil menempatkan 8 kadernya di DPRD, jumlah terbanyak dibanding partai politik lainnya.
“Syukur, untuk Pileg 2024 lalu, PDI Perjuangan Temanggung memperoleh dukungan terbanyak dari masyarakat, 114.458 suara, paling besar dibanding dengan yang lain. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang memberi dukungan kepada PDI Perjuangan, yang selama ini ikut berjuang dengan PDI Perjuangan,” ujarnya.
Ditanya terkait dengan prioritas kerja ke depan, Yunianto menegaskan bahwa pembangunan daerah baik secara fisik maupun non fisik masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan.
“Sudah kita kerjakan dengan bergotong-royong, melalui koordinasi antar institusi pemerintahan. Memang pembangunan sudah berprogres, tapi PR tetap ada. Jadi, ini kita push lagi agar ke depan pembangunan berjalan maksimal,” terangnya.
Tak hanya itu, Yunianto turut mengatakan komitmennya untuk memberantas kemiskinan di Temanggung. Selaku kader PDI Perjuangan, tugas utama yang diemban adalah menambah tenaga Kaum Marhaen. Indikator utama ketercapaian tugas itu adalah hilangnya kemiskinan di Temanggung.
“Insyaallah nanti kita buktikan dengan bergerak bersama, dengan kerja keras, dan gotong royong. Kemiskinan nanti harus kita nol-kan, begitu juga dengan zero stunting. Kan, tugas kader Partai itu menguatkan Kaum Marhaen, menghadirkan kebijakan yang pro wong cilik,” pungkasnya.
Koresponden : Enggar – Ica
