Kabupaten Temanggung – Ketua DPRD Temanggung, Yunianto menghadiri kegiatan halal bihalal bersama dengan jajaran Forkopimda, Kepala OPD, dan jajaran birokrat di Pemkab Temanggung. Adapun acara yang terselenggara di Gedung Graha Setda Temanggung ini selain ditujukan untuk bersilaturahmi juga diorientasikan untuk membangun harmonisasi, khusunya dalam penyelarasan fikir serta langkah untuk pengabdian kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Yunianto mengatakan bahwa Forkopimda, OPD, maupun birokrat sama-sama memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan publik. Supaya fungsi itu berjalan optimal, maka seluruh komponen diminta olehnya agar solid, bisa membangun komunikasi baik secara horizontal maupun vertikal.
“Sebagai pelayan rakyat, maka semua kerja kita harus maksimal, harus menyentuh akar masalah yang dihadapi masyarakat sekaligus memberikan solusinya. Pelayanan publik utamanya, ini menjadi perhatian kita semua. Silahkan bangun komunikasi yang harmonis ke atas dan bawah maupun ke samping kanan-kirinya, agar soliditas terbentuk, keserasian bertindaknya juga baik,” paparnya.
Sosok Ketua DPC PDI Perjuangan Temanggung ini tak lupa mengingatkan agar kerja yang dilakukan oleh Forkopimda, Kepala OPD, maupun birokrat juga dilandasi dengan semangat pengabdian. Tidak boleh menurutnya seorang pelayan rakyat memiliki orientasi profit pribadi yang dapat berpotensi pada lahirnya penyakit birokrasi, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Perlu kita tegaskan, jangan sampai kemudian semangat kita mengabdi kepada rakyat ternodai oleh kepentingan profit untuk pribadi. Ada kesempatan, tanpa ada karakter yang kuat bisa saja lahir KKN, inilah yang harus kita waspadai. Kita bersama menginginkan supaya Pemkab Temanggung dipandang baik oleh masyarakat, begitu juga kebutuhan masyarakatnya bisa terakomodir oleh kerja-kerja kita bersama,” terangnya.
Terakhir, Yunianto meminta supaya Kepala OPD dan birokrat menjaga netralitas dalam pelayanan publik, terlebih saat ini sudah memasuki musim politik. Seluruh rakyat diutarakan olehnya punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah berdasarkan konstitusi. Apabila ada oknum yang pandang bulu dalam pelayanan, ia dan jajarannya berkomitmen untuk menindak dengan tegas sesuai aturan yang berlaku.
Koresponden : Enggar – Zidan
