Kabupaten Pekalongan – Ketua TP PKK kabupaten Pekalongan Hj. Widi Riswadi mengatakan, penurunan stunting tidak bisa dilakukan oleh BKKBN itu sendiri, namun dibutuhkan kolaborasi antar pihak di mana pemerintah, akademisi, media, dan Perguruan tinggi bisa bersatu untuk menurunkan kasus stunting termasuk di Kota Santri.
“Seperti di Kabupaten Pekalongan tidak bisa bekerja sendiri, BKKBN juga bisa bekerjasama dengan stockholder yang ada di kabupaten,” kata Widi Riswadi setelah mengikuti Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) yang digelar BKKBN di Semarang, Selasa (1/3/2022).
Widi Riswadi yang juga sebagai Ketua Departemen Wanita PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan menyoroti bahwa Jawa Tengah akan menjadi kawasan “penentu” dan berkontribusi besar di 2024 jika penurunan angka stuntingnya bisa melandai dari tahun ke tahun. Jika di 2022 ini Jawa Tengah termasuk salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi, maka dengan komitmen semua kepala daerah dipastikan angka stunting bisa ditekan dengan optimal.
“Acara sosialisasi ini menjadi penting mengingat BKKBN sedang memfinalisasi RAN PASTI dengan pendekatan keluarga berisiko stunting. Peran Tim Pendamping Keluarga di daerah-daerah begitu penting karena menjadi garda terdepan,” tutur Srikandi Banteng Kabupaten Pekalongan ini.
Dalam Sosialisasi RAN PASTI yang digelar di Semarang ini menghadirkan Kepala BKKBN selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat serta para wakil ketua dari unsur Sekretariat Wakil Presiden, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Kemendagri, serta Kemenkes.
Koresponden: Gus Santo