Kota Pekalongan – Digitalisasi membawa dampak yang positif salah satunya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melihat hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan menciptakan inovasi dalam pembayaran layanan Pemerintah Daerah berupa produk Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Produk tersebut terdiri dari QRIS, SPPT PBB Eletronik, e-Kir dan e-Retribusi Pasar, keempat aplikasi tersebut telah diresmikan secara langsung di Hotel Khas Pekalongan, Rabu (29/12/2021).
Dalam sambutannya, Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid menyampaikan launching produk pembayaran pajak ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada warga (wajib pajak) Kota Pekalongan tanpa harus bersentuhan atau kontak fisik dan tanpa harus membawa uang tunai (cash).
“Alhamdulillah pada siang ini kita launching pembayaran retribusi QRIS, SPPT PBB, e-KIR dan e-Retribusi Pasar, mudah-mudahan ini menjadi semangat kita bersama untuk terus berinovasi sehingga wajib pajak ini merasakan kemudahan, jadi mereka tidak alasan karena lamanya mengantri, susah, jauh karena semua sudah dimudahkan,” terang Aaf.
Kader PDI Perjuangan itu sangat mengapresiasi adanya produk pembayaran pajak ini, selain memudahkan, hadirnya inovasi ini juga sangat tepat dengan kondisi pandemi saat ini, yang mengharuskan masyarakat untuk bertindak secara praktis, efisien, tanpa harus mengantri ataupun berkerumun dengan banyak orang.
Dengan adanya ETPD di Kota Pekalongan ini, Aaf berharap dapat meningkatkan PAD Kota Pekalongan serta dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menerapkan pembayaran secara non-tunai yang kedepannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Kota Pekalongan.
Lebih lanjut, dia menerangkan sebagai upaya mewujudkan efesiensi, efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan daerah, Pemkot juga telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
“Untuk Kota Pekalongan pembayaran melalui eletronik ini sudah yang terbesar di karisidenan, tentunya beberapa dampak sudah kita dirasakan sebagai contoh para wajib pajak ini semakin sadar untuk membayar layanan Pemerintah, meminimalisir kebocoran, dan tentunya bisa mencapai target sehingga PAD kita juga terus meningkat,” tutur Aaf.
Produk pembayaran pajak tersebut dikelola oleh beberapa OPD, Pembayaran QRIS dan SPPT PBB Eletronik dikelola oleh BKD, e-KIR dikelola oleh Dinas Perhubungan dan e-Retribusi Pasar dikelola oleh Dinas Pedagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Koresponden: Sang Hadi
