Kabupaten Kebumen – Wakil Bupati Kebumen, Ristawati Purwaningsih tanpa lelah terus memperjuangkan hak-hak rakyat kecil atau marhaen. Dirinya mendatangi gedung Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapi kaum kurang mampu di Kabupaten Kebumen.
Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TPKP) Kab. Kebumen, Ristawati bertolak ke Jakarta untuk mengawal sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Langkah konkret ini tentunya diharapkan mampu membawa dampak positif bagi penanggulangan kemiskinan di Kab. Kebumen, khususnya melalui skema stimulan bantuan dari pemerintah.
“Sinkronisasi data DTKS yang dikirim dari Dinsos untuk segera diverivikasi dan divalidasi biar tidak hilang hak bansosnya,” jelas Ristawati. Jumat, (5/11/2021).
Ia menaruh harapan, apa yang dilakukan akan membuahkan hasil yang optimal bagi pemecahan masalah kemiskinan di Kebumen. Selain itu, perjuangan ke Kemensos yang dilakukannya ini juga ditujukan supaya bansos nantinya tepat sasaran ketika direalisasikan di lapangan.
“Biar datanya memang sesuai kondisi dan keadaan. Karena semua bantuan pemerintah memang berbasis data yang sebagai rujukan adalah DTKS,” ucap Ristawati.
Sebelumnya, Ristawati telah memberi perhatian khusus terhadap lima desa yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrim di Kec. Karanggayam. Kelima desa tersebut antara lain Kalirejo, Karanggayam, Kebakalan, Logandu dan Wonotirto. Ristawati juga akan menerapkan tiga formula, yaitu dengan mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, serta mengentaskan kantong kemiskinan.
“Pola yang dilakukan semoga bisa menuntun Kebumen terlepas dari belenggu yang namanya kemiskinan,” terangnya.
Ristawati yakin, di tahun 2023 angka kemiskinan di Kab. Kebumen akan turun. Salah satunya dengan program penanggulangan kemiskinan ekstrim yang akan dilaksanakan di 25 desa di 5 kecamatan, salah satunya adalah Kec. Karanggayam itu sendiri.
Koresponden : Red