Kabupaten Rembang – Melihat fenomena terkatung-katungnya ratusan kapal yang belum bisa melaut membuat Ketua DPC PDI Perjuangan Rembang, Ridwan turut merasakan keprihatinan kepada Nelayan eks Cantrang Kab. Rembang.
Hal tersebut diungkapkan Ridwan saat melakukan dialog bersama pengurus HNSI Rembang, Paguyuban Nelayan eks Cantrang serta Asosiasi Dampoawang Bangkit. Adapun, tepatnya adalah saat pendataan ulang jumlah kapal eks Cantrang yang ada di Kab. Rembang, Sabtu (05/03/2022).
Bertempat di Gedung Pertemuan KUD Saroyo Mino yang berlokasi di Desa Tasikagung, Kec. Rembang, Ridwan yang memimpin kegiatan tersebut mengatakan akan memberikan yang terbaik untuk seluruh Nelayan eks Cantrang Kab. Rembang.
Dalam pendataan ulang yang dilakukan oleh Jumiati yang merupakan tim advokasi dari Asosiasi Dampoawang Bangkit terdapat penambahan data sebanyak 20an kapal yang belum terakomodir peralihan perizinan alat tangkap kapal.
Ridwan yang terlahir dari keluarga Nelayan turut murka bila ada kapal yang tidak bisa mendapatkan surat izin melaut dikarenakan terbatasnya waktu yang diberikan oleh pemerintah. Mengingat tanpa surat izin melaut, dipastikan kapal tersebut adalah ilegal.
“Kapal ini merupakan hasil keringat jerih payah para nelayan. Bila dikatakan ilegal karena tidak bisa mendapatkan surat izin melaut akibat terbatasnya waktu, saya orang pertama yang menentang pernyataan tersebut,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kab. Rembang tersebut.
Dengan adanya forum ini, masalah yang sedang dihadapi oleh Nelayan eks Cantrang Kab. Rembang bisa segera terselesaikan. Hal tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan jalur komunikasi PDI Perjuangan. yakni melalui koordinasi dengan Komandan Patjul dan Mbak Puan Maharani, selaku Ketua DPR RI.
Koresponden : Moh Muzarudin