Kabupaten Kudus – Kebijakan Pemerintah Negara Indonesia terkait rencana impor beras menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk juga Ketua DPRD Kab. Kudus, Masan.
Hal ini disampaikan saat dirinya mengunjungi lumbung padi yang berada di Kec. Undaan, Kab. Kudus pada Kamis (25/3/2021) ini.
Dalam peninjauan tersebut, Masan dengan tegas menolak wacana impor beras yang disampaikan Kementrian Perdagangan. Menurutnya, dengan impor beras dirasa tidak berdasar karena dapat merugikan para petani dalam Negeri terutama di wilayah Kab. Kudus stok beras yang saat ini melimpah setelah panen.
Tak hanya itu, petani saat ini juga dihadapkan dengan anjloknya harga gabah kering panen. Saat ini harga GKP mencapai titik terendah hingga Rp 3.500 per kilogram. Jika impor terus dipaksakan, harga gabah di tingkat petani diperkirakan akan semakin tertekan.
“Ini harga terendah yang pernah dirasakan petani. Padahal, sebelumnya harga terendah masih berkisar Rp 4 ribu sampai Rp 4,3 ribu per kilogram saat musim hujan,” ujar Masan.
Dengan harga tersebut, dipastikan petani tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Bahkan, petani terancam mengalami kerugian yang tidak sedikit. Dari pantauan di lapangan, gudang penyimpanan beras di sejumlah penggilingan terlihat masih cukup penuh. Stok yang ada saat ini diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Ramadhan nanti.
Dengan demikian, anjloknya harga gabah tersebut petani tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Bahkan sebagian petani di berbagai daerah Indonesia yang dilanda banjir mengalami kerugian yang cukup besar akibat lahan pertanian yang tergenang banjir, salah satunya wilayah Kab. Kudus.
Oleh karenanya, Ketua DPRD Kab. Kudus ini memaparkan kebijakan tersebut dapat merusak semangat kedaulatan dan kemandirian di bidang pangan.
“Bagaimana nasib para petani? Kebijakan ini merusak semangat kedaulatan dan kemandirian di bidang pangan,” pungkasnya.
Koresponden : Agung Cahyo – Fendy Adsa