Kabupaten Kudus – Tindak lanjuti sinkronisasi data terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Ketua DPRD Kudus, Masan kembali mengundang perwakilan BPJS Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Koperasi, serta UKM Kab. Kudus.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat (25/02/2022), di Ruang Transit DPRD Kab. Kudus. Adapun tujuan dihadirkannya dinas terkait guna pemutakhiran data agar tidak ada perbedaan.
Ketua DPRD Kudus, Masan menjelaskan, bahwa upaya yang dilakukan ini dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, utamanya para buruh agar mereka mendapatkan haknya.
“Kami berupaya agar apa yang menjadi haknya para buruh bisa didapatkan. Baik itu kesehatan maupun jaminan hari tuanya agar didapatkan melalui BPJS Ketenagakerjaan,” ucapnya.
Lanjutnya, Masan mengatakan, agar sinkronisasi data ini harus diselesaikan secepatnya supaya dapat memberikan kesadaran bagi para pengusaha akan kewajibannya terhadap para buruh.
“Kami harap para pengusaha sadar akan kewajiban mereka agar para buruh mendapatkan haknya,” lanjutnya.
Sementara itu, Masan menambahkan, apabila anggaran yang tersedia saat ini diupayakan agar terealisasi tepat sasaran. Salah satunya adalah seperti masyarakat yang kurang mampu nantinya akan di back-up kesehatannya supaya tidak ada warga yang kesusahan.
“Soal anggaran yang tersedia saat ini akan kami upayakan agar anggaran tersebut terealisasi dengan baik dan tepat sasaran. Hal ini seperti halnya kesehatan masyarakat yang kurang mampu nantinya akan kami back-up menggunakan anggaran tersebut, supaya tidak ada warga yang kesusahan lagi nantinya,” tandasnya.
Koresponden : Agung Cahyo – Fendy Adsa
