Kabupaten Pekalongan – Anggota DPRD Kab. Pekalongan mendukung fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) seperti jalan dan sungai yang ada di Kab. Pekalongan untuk segera disertifikatkan atau sertifikasi.
Karena selain dalam rangka untuk menyelamatkan aset negara agar aman, ke depannya juga diharapkan tak ada lagi ketersinggungan dengan masyarakat jika terdapat proses pembangunan jalan atau normalisasi sungai dilakukan.
Demikian yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Kab. Pekalongan, Sumar Rosul saat ditemui usai Rapat Kerja (Raker) Pimpinan DPRD dan Komisi 1 DPRD Kab. Pekalongan dengan Perangkat Daerah (PD) dalam rangka pembebasan lahan di Jeruksari dan prognosis pelaksanaan PTSL di Kab. Pekalongan di Ruang Rapat Komisi 1 DPRD, Senin (31/07/2023).
Sumar Rosul mengatakan, untuk perkembangan PTSL yang fasum dan fasos jalan, tanah yang digunakan untuk jalan kabupaten maupun PSDA ini sedang dalam pengukuran. Menurutnya, dari 247 ruas jalan di Kab. Pekalongan sebanyak 82 ruas jalan sudah diukur.
“Ini harus dipatoki dan nantinya akan terwujud sertifikat jalan di Kab. Pekalongan. Sehingga ini nantinya biar aman dan tidak selalu bersinggungan dengan warga kalau ada pembangunan jalan, termasuk sungai-sungai dan saluran di Kab. Pekalongan semuanya harus bersertifikat,” ungkap Sumar.
Dikatakan, bahwa target Kementerian ATR/BPN pada tahun 2025 semua harus tersertifikat dengan baik dan benar. Olehnya, jika ada normalisasi sungai tidak ribut dengan warga karena patoknya sudah jelas, sertifikatnya sudah jelas.
“Saran kami untuk berkoordinasi ke pemerintah provinsi bersama BPN jadi nanti biar bersama-sama untuk validasi data dan bersama-sama turun ke lapangan,” tandasnya.
Koresponden : Gus Santo