Kabupaten Grobogan – Sri Sumarni, Bupati Grobogan menekankan, penataan kebijakan dan regulasi menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, khususnya menghindari suap, korupsi, dan lain sebagainya.
Hal tersebut disampaikan ketika dirinya mengikuti rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi. Rapat yang dihelat secara virtual ini juga diikuti dengan pimpinan-pimpinan kepala daerah yang lainnya, Rabu (08/09/2021).
Dalam penyampainnya, Sri Sumarni yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Grobogan Guna mendorong penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Berbagai upaya telah dilakukan Pemkab Grobogan mulai dari penataan kebijakan dan regulasi, kemudian instruksi dan arahan, maupun peraturan perundang-undangan.
Kewajiban sebagai pemimpin daerah adalah mempersempit peluang untuk korupsi, khususnya dalam penyelenggaraan barang dan jasa. Ini penting, karena di situlah yang sangat rawan terjadi tindak pidana korupsi.
“Meski angka korupsi di Grobogan rendah, tetapi seketat apapun kita membuat aturan, apabila penyelenggara pemerintahan tidak punya kesadaran, maka korupsi akan tetap ada. Sehingga hal ini harus disikapi betul untuk seluruh pihak setidaknya sudah mempersempit peluang itu,” tandasnya.
Koresponden : Nanang – Faisal
