Kabupaten Klaten – Dalam mewujudkan Pemkab Klaten yang bersih dan transparan, Bupati Klaten, Hj. Sri Mulyani, S.M., menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) bagi organisasi perangkat Pemkab Klaten. Hal ini untuk implementasi penggunaan arsip elektronik di dalam kinerja Pemkab Klaten.
Kegiatan bimtek aplikasi Srikandi yang digelar di Pendapa Kab. Klaten, dibimbing langsung oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan diikuti oleh seluruh OPD di Kab. Klaten hingga level kecamatan.
Dalam kesempatan itu, Hj. Sri Mulyani menyampaikan, dasar pelaksanaan untuk Bimtek tersebut berkaitan dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang kearsipan, Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 679 Tahun 2020, tentang aplikasi umum bidang kearsipan dinamis.
“Implementasi Peraturan Presiden Nomor. 95 Tahun 2018, tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah dan bersifat segera untuk diterapkan, karena perkembangan arus informasi sangat cepat. Aturan tersebut ditindaklanjuti dengan adanya Keputusan Menpan RB Nomor. 679 Tahun 2020, tentang Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi),” ungkapnya.
Hj. Sri Mulyani menambahkan, Bimtek tersebut penting untuk dipahami guna melucutkan implementasi aplikasi Srikandi. Hal tersebut dilakukan untul melucutkan pelayanan administrasi Pemerintahan yang berkualitas, terpercaya dalam keseragaman, serta keterpaduan pengelolaan kearsipan dinamis berbasis elektronik.
“Visi dan misi SPBE ini adalah terwujudnya SPBE yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan layanan publik yang berkinerja. Tujuannya, mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif efisien dan transparan dan akuntabel,” imbuhnya.
Hj. Sri Mulyani juga menjelaskan, keuntungan implementasi aplikasi Srikandi bagi jajaran Pemerintah Kab. Klaten yaitu, terwujudnya percepatan pemerintahan elektronik, terwujudnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, terwujudnya percepatan reformasi birokrasi, tercipta koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi antar instansi Pemerintah, serta kemudahan pengelolaan dokumen, naskah dinas dan penggunaannya.
“Diharapkan, melalui kegiatan ini akan terwujud keseragaman dan keterpaduaan pengelolaan kearsipan secara dinamis berbasis elektronik. Dengan penerapan aplikasi ini, proses administrasi tidak berbatas jarak dan waktu, artinya di mana pun dan kapan pun proses administrasi dapat dilakukan,” pungkas Hj. Sri Mulyani, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Klaten.
Koresponden : Wawan
