Kabupaten Demak – Dikatakan oleh Ketua DPRD Demak, Fahrudin Bisri Slamet, bahwa dengan munculnya SE Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Penghapusan Tenaga honorer yang akan dijalankan pada tanggal 28 November 2023 mendatang menimbulkan keresahan bagi mereka.
Melihat urgensi SE yang nantinya juga berlaku di Kab. Demak menjadikan Slamet berupaya untuk memberikan ruang diskusi kepada para perwakilan yang hadir di ruangannya dengan mengatasnamakan Paguyuban Tenaga Non-ASN Kab. Demak, Senin (20/06/2022).
“Memang kita sadari, bahwa SE ini akan langsung turun Pemerintah Pusat. Kendati demikian kita juga sadari, bahwa hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak domino yang cukup signifikan. Oleh karenanya kita, khususnya saya akan berusaha untuk membuka ruang diskusi dan kajian aksi,” ucap Slamet.
Ditekankan olehnya, bahwa Ketua DPC PDI Perjuangan Demak itu juga akan berusaha untuk berkoordinasi dengan rekan-rekan yang ada baik di Provinsi maupun Pusat. Namun sebelum itu memang dirinya ingin menggali lebih jauh lagi bagaimana dan apa yang menjadi poin-poin aspirasi rekan-rekan honorer di Kab. Demak.
“Tentu ini akan menjadi catatan penting kita, karena kita juga memahami betul bagaimana keresahan dan kegelisahan rekan-rekan. Semoga nanti seiring berjalannya waktu akan semakin menemukan titik terang dan perkembangan yang positif,” tegasnya.
Kemudian sesaat setelah melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Demak, Abdul Sifa selaku perwakilan Honorer Pemkab Demak yang sudah belasan tahun mengabdi begitu berterima kasih atas kepedulian Ketua DPRD Demak di dalam mendengarkan keluh kesah dan aspirasi rekan-rekan Paguyuban Tenaga Non-ASN Kab. Demak.
“Kita begitu berterima kasih kepada Bapak Slamet selaku Ketua DPRD Demak. Semoga keresahan yang kita sampaikan mampu menjadi perhatian khusus agar aspirasi dari rekan-rekan Paguyuban Tenaga Non-ASN Kab. Demak ini mampu terwujud,” tandas Abdul Sifa.
Koresponden : Hana – Rahmad