Riswadi Berkolaborasi Bersama Legislatif Sukseskan Rancangan KUA PPAS 2024
Kabupaten Pekalongan – Pelaksana Harian (Plh) Bupati Pekalongan, H. Riswadi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD Kab. Pekalongan.
Hal tersebut diberikan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kantor DPRD Kab. Pekalongan pada Kamis (13/07/2023). Penyampaian Rancangan KUA-PPAS ditandai dengan penandatangan Pakta Integritas Pengesahan RAPBD Tahun 2024 oleh Plh. Bupati bersama Ketua DPRD yang didampingi ketiga Wakil Ketua DPRD.
Riswadi menyampaikan, bahwa penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan komitmen bersama untuk menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pekalongan Tahun Anggaran 2024 tepat waktu, dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat serta tidak melaksanakan praktik-praktik korupsi.
“Tahun 2024 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Pekalongan Tahun 2021-2026, dan dengan mendasarkan pada asumsi tahun 2023 berjalan normal, maka arah kebijakan pada tahun 2024 ditujukan untuk peningkatan kapasitas SDM Berdaya Saing dan Reformasi Birokrasi,” ujarnya.
Sementara itu terkait alokasi belanja, Riswadi menjelaskan, alokasi belanja untuk tahun 2024 akan difokuskan pada sejumlah prioritas. Hal ini termasuk pemenuhan mandatory spending yang meliputi alokasi anggaran, minimal untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Selain itu, dirinya juga menekankan apabila memiliki sebuah perhatian khusus untuk setidaknya diberikan pada penyediaan pelayanan dasar guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 202.
“Program prioritas yang sejalan dengan visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 juga akan menjadi fokus dalam alokasi anggaran. Selain itu, penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah, pemulihan, dan peningkatan ekonomi daerah, serta pengembangan infrastruktur terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi akan menjadi perhatian utama pemerintah daerah,” tandasnya.
Koresponden : Gus Santo
