Penyaluran BPNT Carut Marut, Komisi D DPRD Pemalang Turun Kelapangan

Kabupaten Pemalang – Informasi yang berkembang sesuai laporan yang masuk ke DPRD Kabupaten Pemalang telah terjadi carut marut pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sehingga mengusik anggota DPRD Kabupaten Pemalang khususnya Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat yang selanjutnya segera mengecek secara langsung di lapangan untuk menjalankan perannya sebagai fungsi pengawasan, Selasa (01/03/2022).

Budi Harmanto legislator PDI Perjuangan bersama dengan Ketua Komisi D, H. Nuryani yang juga sama-sama dari PDI Perjuangan melakukan sidak atau ceking ke lapangan dengan sasaran utama di Kecamatan Ulujami untuk melihat langsung proses pendistribusiannya. Pembagian BPNT yang sekarang ini direalisasikan dalam bentu BLT menjadi harapan besar warga masyarakat untuk bebas berbelanja sesuai kebutuhan, namun di sisi lain ada oknum yang menghendaki dan mengarahkan warga agar belanja lewat agen atau e-warung.

“Carut marutnya pembagian BPNT kita dengar, untuk itu, kita mengadakan ceking mendadak di Kecamatan Ulujami dan kami mendapatkan fakta bahwa di lapangan terjadi dugaan pemotongan dan pengarahan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) harus belanja ke suatu toko tertentu dan itu tidak sesuai dengan SOP,” kata Budi Sapi sapaan akrab Budi Harmanto.

Menurut Budi Sapi seharusnya para KPM bisa belanja kemana jangan diarahkan kepihak tertentu. Dirinya akan menelisik sampai ke agennya dan ketika sidak di Desa Kaliprau dirinya mendapatkan temuan bahwa warga diarahkan, ini jelas rakyat dirugikan apalagi itu uang negara untuk itu akan dikoordinasikan dan akan dirilis.

Seperti diketahui bahwa Pemerintah RI melalui Kemensos RI No: 592/6/BS.01/2/2021 tentang Percepatan Penyaluran Bansos Sembako /Program BPNTperiode Januari -Maret 2022 yang disalurkan melalui PT. POS Indonesia dicairkan dalam bentuk uang tunai dan berjalan lancar.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Komisi D, ternyata ketika uang sudah sampai ditangan para KPM, beberapa oknum ataupun lembaga berupaya bermain dengan pola-pola yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat dalam menggunakannya.

Budi Sapi mengharapkan agar panitia dalam mendistribusikan BPNT agar menyediakan tempat agar manusiawi seperti disiapkan layos dan tetap menjaga Prokes (Protokol Kesehatan).

Sementara itu menurut, Ketua Komisi D, H. Nuryani bahwa temuan dugaan penyimpangan dan pemotongan kepada KPM pada tahun lalu, seharusnya menjadi bahan evaluasi semua pihak, bukan malah mengulangi dan terus terjadi yang berdampak bagi warga penerima manfaat.

“Saya berharap agar warga yang merasa dirugikan atau merasa ditekan untuk segera melapor agar jangan terjadi hal yang merugikan warga, kita siap memberikan pendampingan apabila ada oknum yang berusaha memaksa, mengarahkan dan mengintimidasi”, ujar Nuryani.

Sementara itu, diduga oknum sebagai agen ketika ditanyai oleh anggota DPRD mengatakan dirinya bukan agen, tapi hanya dititipi barang oleh Bumdesma. Stok sembako yang dititipkan oleh Bumdesma berupa beras, telor dan daging. Untuk memastikan keberadaannya anggota Komisi D pun secara bersama-bersama menuju ke rumah oknum tersebut.

Untuk itu, dua legislator PDI Perjuangan itu sangat mengecam atas terjadinya carut marut yang terjadi. Pemerintah berusaha membantu kesulitan rakyatnya sebagai akibat pandemi Covid-19. Namun demikian, niat baik pemerintah jangan sampai disalahgunakan dengan berusaha dimanfaatkan atau dikoordinir oleh oknum di lapangan dengan motif utama untuk mencari keuntungan semata.

DPRD berharap semua pihak untuk memantau dan melaporkan pihak berwajib manakala ada pemaksaan ataupun upaya mengintimidasi.

Koresponden : Agus Siswanto