PAD Turun 9,54%, Fraksi PDI Perjuangan Minta Pemkab Batang Lebih Serius Dalam Mengelola Sumber PAD

Kabupaten Batang – DPRD Kab. Batang menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum seluruh fraksi yang berada di DPRD Kab. Batang terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kab. Batang Tahun Anggaran 2020, serta Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Kab. Batang. Kegiatan Rapat Paripurna tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, (10/9/2020).

Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan sangat berkaitan dengan pemenuhan nilai-nilai ekonomi, efisiensi, efektifitas, equity atau keadilan, akuntabilitas, serta responsivitas. Dalam hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan Kab. Batang memberikan catatan, pertanyaan, serta pernyataan dalam pandangan umum terhadap Raperda tersebut.

Salah satu Anggota Fraksi PDI Perjuangan Kab. Batang, Junaidi yang menjadi juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Kab. Batang mengatakan, kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah mengalami penurunan sebesar 9,54% pada tahun ini, atau sebesar Rp. 23.506.796.887. Dari target PAD dalam Perubahan APBD tersebut sebesar Rp. 222.891.366.090

“Persoalan ini menuntut peningkatan kemandirian daerah dengan cara meningkatkan PAD melalui optimalisasi potensi pendapatan daerah. Dengan demikian, perlu dicarikan solusi lain yang tidak memberatkan masyarakat,” tutur Junaidi, yang juga Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Tersono.

Junaidi menambahkan, permasalahan utama belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2020 adalah keterbatasan dana untuk mendukung prioritas pembangunan daerah. Pemerintah Daerah harus mengambil sikap secara bijak agar pelaksanaan anggaran dapat dioptimalkan dengan dukungan aliran kas yang memungkinkan.

Junaidi juga menjelaskan, terkait penanggulangan penyakit menular, peran serta masyarakat perlu diatur secara maksimal, terutama perlu adanya kerjasama dengan semua pihak. Dengan demikian, Perda tersebut akan lebih efektif dan efisien dalam menghentikan persebaran penyakit, mengurangi jumlah penderita dan angka kematian, meningkatkan angka kesembuhan, serta menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit.

“Kepentingan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas di atas kepentingan pribadi dan golongan. Para pejabat daerah diharapkan dapat menjadi contoh dan teladan dalam membangun kepedulian sosial, terutama dalam pencegahan penyakit menular,” pungkasnya.

Koresponden : Kaharudin