Ngesti Nugraha Dorong Swasta Terlibat dalam Penanganan Stunting
Kabupaten Semarang – Bupati Semarang, H. Ngesti Nugraha, S.H., M.H., mengungkapkan apresiasi terhadap keterlibatan beberapa kepala perusahaan swasta di wilayah Kabupaten Semarang dalam upaya penanganan masalah stunting atau gizi buruk.
Dalam rangka memperkuat peran tersebut, dia berharap agar kontribusi dari sektor swasta dapat ditingkatkan melalui Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
Pernyataan tersebut disampaikan Ngesti Nugraha, saat beliau mengesahkan kepengurusan TJSLP Kabupaten Semarang periode 2023-2027, yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang, Jl Ahmad Yani, Ungaran, pada hari Selasa (8/8/2023).
Ngesti Nugraha menekankan pentingnya pengaturan yang efektif terkait alokasi dana sosial dari perusahaan melalui forum ini.
“Kami mengharapkan perusahaan swasta yang memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat melaporkannya melalui forum ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam upaya menekan angka stunting menjadi nihil (zero stunting), Pemkab Semarang menjadikannya sebagai salah satu prioritas. Oleh karena itu, sebagian dari dana sosial yang berasal dari sektor swasta akan dialokasikan untuk mendukung pencapaian target tersebut.
Perusahaan-perusahaan swasta dihimbau untuk dengan yakin mengalokasikan dana sosial mereka terutama untuk warga di sekitar lingkungan perusahaan. Sebagai imbalannya, Ngesti Nugraha mengindikasikan bahwa Pemkab Semarang telah melakukan persiapan berbagai fasilitas guna menciptakan iklim investasi yang menguntungkan.
“Forum Pelaksana TJSLP ini akan diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Djarot Supriyoto. Keanggotaan organisasi ini akan melibatkan pimpinan perangkat daerah terkait, perwakilan dari perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, yang juga menjabat sebagai sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang, hadir dalam acara ini dan mengingatkan bahwa sektor swasta juga memiliki tanggung jawab dalam proses pembangunan daerah.
“Kerja sama antara semua pihak sangat penting dalam menjaga kelancaran pembangunan daerah,” katanya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Suratno, menginformasikan bahwa sejauh ini telah ada bantuan sosial senilai ratusan juta rupiah yang telah diberikan oleh berbagai perusahaan swasta dan instansi lain. Bantuan ini mencakup perbaikan rumah yang tidak layak huni (RTLH), bantuan sembako, pendanaan, serta pelatihan untuk calon tenaga kerja.
Koresponden: Black
