Kabupaten Temanggung – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Temanggung, Dwi Sulistyowati menilai jika pembangunan yang representatif merupakan hasil dari pelaksanaan pendekatan bottom-up. Wujud pendekatan tersebut di antaranya terefleksikan melalui penyelenggaraan Reses dan Musrenbang.
Baik Reses maupun Musrenbang, Dwi Sulistyowati menyebut aspirasi masyarakat akan terserap oleh pemangku kebijakan. Hal inilah yang kemudian akan menjadi materi pembahasan pada tingkat pengambilan keputusan sehingga dapat ditindaklanjuti menjadi sebuah kebijakan yang konkret di lapangan.
“Saya kira model bottom-up adalah pendekatan yang strategis karena berasal dari masyarakat langsung. Secara teknis pelaksanaan, wujudnya bisa melalui Reses dan Musrenbang. Ini mempunyai urgensi untuk dilaksanakan karena nantinya aspirasi masyarakat yang langsung terjaring bisa ditentukan prioritasnya, bisa kita jadikan materi pembahasan di tingkat pengambilan keputusan. Output utama tentu tercipta kebijakan riil di lapangan,” ungkap Dwi Sulistyowati ditemui setelah menghadiri acara Musrenbang yang dilakukan di Aula Kecamatan Pringsurat, Selasa (17/1/2023).
Sosok KomandanTe Bintang Dua Dapil 6 Temanggung tersebut tak lupa menyampaikan bahwa saat ini masyarakat mempunyai aspirasi pembangunan yang bukan berkaitan pada aspek fisik semata, melainkan juga pada kebutuhan publik di bidang pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, ia menghimbau pemerintah agar mengimplementasikan aspirasi tersebut sehingga tercipta keselarasan program yang dilaksanakan dengan cita-cita yang diharapkan oleh masyarakat.
“Ketika kita berbicara mengenai aspirasi masyarakat tentu arahnya adalah progresivitas dan produktivitas dalam setiap sendi kehidupan. Untuk itu, aspirasi yang tersampaikan bukan hanya pada aspek fisik saja, ada hal lain yang juga membutuhkan perhatian pemerintah,” jelasnya.
Di bidang kesehatan misalnya agar tidak terjadi stunting, pada bidang pendidikan supaya tingkat melek hurufnya tinggi, stabilitas ekonomi juga harus diperhatikan supaya masyarakat sejahtera. Hal-hal ini harus benar-benar diwujudkan karena itulah yang diinginkan masyarakat di samping pembangunan infrastruktur,” lanjutnya.
Adapun dirinya juga menyebut bahwa pemerintah desa saat ini juga harus proaktif untuk mengkomunikasikan kebutuhan masyarakatnya kepada pemerintah daerah. Hal tersebut bisa dilakukan misalnya dengan melaksanakan komunikasi yang harmonis antara kepala desa dengan anggota dewan yang berasal dari Dapil terkait.
“Karena selain bottom-up kita juga punya pendekatan politik. Ini bisa dimaksimalkan di mana nantinya kepala desa bisa menjalin komunikasi dengan anggota dewan yang berada di Dapil terkait. Silahkan berkoordinasi terkait dengan arah pembangunan yang akan diwujudkan, karena muara politik adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Koresponden : Enggar – Zidan