Kabupaten Demak – Dikatakan oleh Ketua DPRD Demak, Fahrudin Bisri Slamet, bahwa demontrasi yang dilakukan masyarakat Kab. Demak masih dalam koridor batas kewajaran. Masyarakat masih memandang melalui saluran tersebut, bahwa aspirasi mereka akan didengarkan, padahal terdapat jalur yang lebih soft lainnya, seperti audiensi.
Hal tersebut disampaikan politisi yang akrab disapa Slamet itu pada Kamis (15/12/2022) saat menjadi Narasumber Talkshow di Radio Suara Kota Wali (RSKW) 104.8 FM yang bertemakan ‘Meresume Demontrasi Masyarakat Demak di Tahun 2022’.
“Setiap daerah pasti ada persoalan dan tidak semua bisa clear, semua pastinya ada kendala. Dengan unjuk rasa kita melihat dari sisi positif saja, bahwa mereka merasa keinginan mereka belum terakomodir,” katanya.
Terlebih dikatakan oleh Slamet, apabila untuk tahun ini sendiri di Kab. Demak sudah ada 3 demontrasi, di antaranya adalah tentang demo kenaikan BBM, demo tenaga honorer, dan demo Gerakan Masyarakat Peduli Rob (Gempur).
“Untuk demo kenaikan BBM serta honorer sudah menjadi masalah nasional dan setiap daerah juga mengalami masalah yang sama. Sedangkan untuk wilayah pesisir Demak memang ini persoalan bersama yang kemarin kita juga sudah memberikan pemahaman kepada masyarkat,” sambungnya.
Pada kesempatan itu Slamet turut menyayangkan apa dan bagaimana sikap pihak-pihak eksternal yang justru tidak jarang juga menunggangi beberapa demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat.
Sehingga kendati dirinya mengetahui, namun dirinya menegaskan, apabila dirinya tidak ingin kebingungan karena hal tersebut. Justru, menurutnya, ia akan memberikan sebuah treatment yang akan merugikan para penunggang gelap itu secara domino.
“Ya kita memahami ada beberapa pihak yang berkepentingan di dalam berbagai agenda demonstrasi tersebut. Kendati demikian, kita akan terus berjuang sebaik mungkin, dan memberikan sebuah hasil yang justru akan merugikan mereka secara bertahap,” tandasnya.
Koresponden : Hana – Rahmad
