Kabupaten Cilacap – Kehadiran kunjungan kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Petanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto membuat masyarakat Desa Doplang, Kecamatan Adipala dan Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, merasa berbahagia. Dengan didampingi Pj. Bupati Cilacap, Yunita Dyah Suminar, Ketua DPRD Kab. Cilacap, Taufik Nurhidayat beserta Forkopimda Cilacap, Hadi Tjahjanto menyelesaikan permasalahan tanah yang terjadi di Kab. Cilacap, Jumat (3/2/2023).
Dalam kunjungannya di Desa Doplang, Kecamatan Adipala, Hadi Tjahjanto mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS), yang diikuti oleh 33 provinsi di Indonesia. GEMAPATAS merupakan gerakan yang dilakukan oleh masyarakat para pemilik tanah untuk memasang tanda batas tanah, sesuai batas tanah yang dimiliki. Secara simbolis, ada 1 juta patok batas yang dipasang serentak di 33 provinsi, yang pelaksanaanya dipusatkan di Cilacap. Saat kunjungannya ke Kelurahan Donan, Kawasan Bong Cina, Hadi Tjahjanto membagikan 288 sertipikat tanah kepada warga.
“Sertifikatnya dijaga dengan baik, tanahnya dijaga batas-batasnya, dengan tetangga berkomunikasi dengan baik, sehingga mafia tanah tidak bisa ganggu hak dan milik kita. Saya meminta kepada jajaran kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah di Kabupaten Cilacap untuk memberantas mafia tanah. Kita gebuk mafia tanah sehingga tidak merugikan masyarakat,” tegas Hadi Tjahjanto.
Sementara itu, Taufik Nurhidayat senada dengan menteri ATR/BPN dalam gerakan memberantas mafia tanah. Pihaknya mendukung program Menteri ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah di Kabupaten Cilacap.
“DPRD Kabupaten Cilacap akan selalu bersinergi dengan Pj. Bupati dan Forkopimda lainnya untuk menggebuk mafia tanah yang selalu meresahkan masyarakat. Hak rakyat tidak boleh diganggu oleh oknum-oknum yang ingin merebutnya,” tutup Taufik Nurhidayat, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Cilacap.
Koresponden : Arsend