Kabupaten Demak – Setelah hiruk pikuk sengketa Gerakan Pemuda (GP) Ansor bergulir hingga kurang lebih 2 bulan terakhir membuat Ketua DPRD Kab. Demak, Fahrudin Bisri Slamet untuk mengambil sikap tegas dan jelas.
Jumat (28/04/2023), bertempat di Kantor DPRD Kab. Demak, politisi senior PDI Perjuangan itu akhirnya mengundang seluruh pengurus GP-Ansor maupun Banser Kab. Demak untuk berdiskusi dan mencari titik temu di dalam permasalahan yang ada.
“Jadi kita tegaskan, bahwa tidak ada Banser A, Banser B atau juga Ansor A, Ansor B. Akan tetapi seluruhnya yang ada di sini harus berjalan beriringan untuk terus konsisten menjaga NKRI,” ujarnya.
Sehingga sebagai satu sikap tegas untuk menghentikan sengketa yang berlarut ini Slamet telah berdiskusi panjang dengan seluruh sahabat-sahabat GP-Ansor maupun Banser, agar unsur dari Pimpinan DPRD Kab. Demak dimasukkan di dalam kepengurusan.
Demikian, karena Ketua DPC PDI Perjuangan Demak itu menilai, bahwa ketika tidak ada aktor vokal yang berani menjadi pengontrol jalannya organisasi penting kepemudaan di kalangan Nahdliyin itu, maka dikhawatirkan konflik ini akan kembali mencuat dan justru semakin besar.
“Tentu insyaallah ketika ki berada di dalam organisasi, maka kita akan men-support apa yang kemudian menjadi keterbutuhan dari sahabat-sahabat semuanya,” tandas Slamet.
Diketahui, bahwa keriuhan yang sempat terjadi di tubuh GP-Ansor Kab. Demak adalah dikarenakan adanya hasil Konfercab yang dinilai tidak sesuai pada aturan yang berlaku dan terkesan dipaksakan.
Koresponden : Hana – Rahmad