Kota Semarang – DPR RI dan DPD RI menggelar Sidang Bersama 2024 hari ini. Dalam pidatonya, Ketua DPR RI sekaligus Pimpinan Sidang Bersama, Mbak Puan Maharani menyinggung proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 yang dinilai harus menjadi autokritik (koreksi diri).
“Pada awal tahun ini, kita bangsa dan negara Indonesia, telah melaksanakan agenda nasional yang penting dan strategis, yang akan menentukan jalannya penyelenggaraan pemerintahan negara 5 tahun ke depan, yaitu Pemilihan Umum untuk Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih Anggota Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,” ujar Puan di awal pidatonya.
Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dilaksanakan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Agenda tersebut dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi negara, di antaranya presiden dan wakil presiden, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju serta pimpinan lembaga/instansi negara.
Sejumlah mantan presiden dan mantan wakil presiden pun turut menjadi tamu undangan. Mereka yang hadir adalah Presiden ke-5 RI, Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, dan Wapres ke-11 RI Boediono.
Dalam kesempatan itu, Mbak Puan juga mengucapkan selamat kepada Presiden dan Wapres terpilih pada Pilpres 2024 yang akan dilantik pada Oktober mendatang. Ia juga memberi selamat kepada seluruh anggota legislatif terpilih untuk periode 2024-2029, baik anggota DPR RI dan DPRD.
“Kita ucapkan selamat kepada Saudara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kita juga ucapkan selamat kepada saudara/saudari yang terpilih menjadi Anggota DPR RI dan DPRD periode mendatang,” tuturnya.
Mbak Puan mengatakan, pelaksanaan pemilu, bagi rakyat adalah pesta demokrasi di mana rakyat dianggap menjadi penting. Sebab, rakyat diundang oleh setiap calon melalui berbagai hiburan, konsumsi, hingga oleh-oleh.
“Rakyat bergembira menikmati pesta demokrasi. Para calon pun berupaya menyenangkan pemilih agar dapat merebut suaranya, berusaha tampil simpatik, foto diri yang terbaik dipajang sampai ke pelosok-pelosok, rumah makan, pohon-pohon jadi korban, tiang listrik penuh tempelan. Semua cara dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat,” papar Puan.
“Bagi yang berhasil dalam Pemilu, semua hal menjadi indah untuk dikenang, sementara bagi yang belum berhasil, merasa serba sulit. Sulit makan, sulit tidur, bahkan ada yang sulit untuk bangkit kembali,” sambungnya.
Sosok Ketua DPP PDI Perjuangan itu menilai, ada banyak peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 lalu. Berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia pada Pemilu 2024 dinilai harus menjadi koreksi diri bagi semua.
“Itulah potret Pemilu 2024; Haruslah menjadi kritik dan autokritik bagi kita semua,” tegas Mbak Puan.
“Pemilu 2024 telah berakhir, rakyat telah menggunakan hak kedaulatannya dan memberikan pilihannya, rakyat telah menilai dan memilih. Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apapun yang mendasari pertimbangannya,” sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Menurut Mbak Puan, hal tersebut lantaran rakyat memilih atas dasar apa yang diketahui dan dipahaminya, terlepas dari kualitas atas apa yang diketahui dan dipahaminya. Ia juga menyinggung soal Pemilu berkualitas yang tidak dapat hanya dilihat dari partisipasi rakyat dalam memilih.
“Akan tetapi harus dilihat dan dinilai juga dari kebebasan rakyat untuk memilih, yaitu apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut,” urainya.
Ditambahkannya, menjaga dan menciptakan demokrasi yang berkualitas, semakin maju, dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab bersama. Mbak Puan menyatakan, tanggung jawab bersama juga tentang menjaga dan menciptakan demokrasi beradab, termasuk mengenai etika dalam politik.
“Menang kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik siap kalah dan siap menang. Etika politik yang sama juga menuntut pemilu dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan kedaulatannya,” ungkap cucu Bung Karno itu.
Mbak Puan menerangkan, para pemangku kepentingan harus terus menyempurnakan pelaksanaan Pemilu yang semakin bebas, jujur, dan adil untuk dapat mewujudkan kedaulatan rakyat. Lewat pelaksanaan Pemilu 2024, ia menilai ada banyak yang harus dijadikan pelajaran.
“Dalam Pemilu, seharusnya rakyatlah yang jadi pemenang, menang karena dapat menjalankan hak kedaulatannya secara bebas, jujur, dan adil. Sehingga berlaku adagium ‘Suara rakyat adalah suara Tuhan’ (Vox Populi, Vox Dei),” ucap Puan.
Ia lalu mengingatkan, bulan November mendatang akan berlangsung Pemilihan kepala daerah serentak sebagai bagian dari agenda demokrasi bangsa Indonesia di tahun 2024 ini. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur akan dilaksanakan di 37 Provinsi dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di 508 Kabupaten/Kota.
Legislator dari Dapil Jawa Tengah V itu berharap, pengalaman Pemilu 2024 dapat dijadikan evaluasi agar pelaksanaan proses demokrasi selanjutnya semakin baik. Mbak Puan menyebut, semua harus memiliki komitmen yang sama demi menjaga demokrasi di Indonesia.
“Kita semua berkomitmen, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak pada bulan Februari 2024 yang lalu, baik yang manis, maupun yang pahit apalagi getir, untuk menjadi bahan introspeksi dan pelajaran penuh hikmah,” urainya.
“Yang sudah baik mari kita pertahankan, dan yang masih kurang baik, terutama yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi tentu harus kita perbaiki,” tambahnya.
Puan menyatakan, berdemokrasi bukan sekadar untuk memilih orang per orang untuk menjadi pemimpin melalui sebuah pemilu.
“Tetapi berdemokrasi adalah bagaimana membangun sebuah peradaban bangsa yang bermartabat,” lanjutnya.
Sidang Bersama DPR-DPD RI sendiri turut mengundang para Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Sahabat dan Ketua Umum Partai Politik. Sidang Bersama kali ini merupakan sidang terakhir DPR-DPD periode 2019-2014.
Tim Editor
