Kota Semarang – Ketua DPR RI, Mbak Puan Maharani menerima kunjungan Delegasi Utusan Khusus Presiden Republik Korea, Cho Jeong-Sik, Seo Young-Kyo, dan Lee Jae-Gang di Gedung DPR. Dalam pertemuan kehormatan ini, Mbak Puan mendorong pembahasan pembaruan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Korea yang saat ini tertunda, Senin (12/8/2025).
Mbak Puan menyebut kunjungan utusan khusus Presiden Korea, Lee Jae-Myung ke DPR RI sebagai sebuah kehormatan.
“Tentunya saya ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Presiden Republik Korea yang baru, Yang Mulia Presiden Lee Jae-Myung. Saya berharap di bawah kepemimpinan beliau, Republik Korea semakin maju dan kemajuannya berdampak positif bagi stabilitas di Kawasan Asia Timur,” kata Puan.
Mbak Puan berharap, Presiden Lee Jae-Myung dapat membawa hubungan bilateral antara Indonesia dengan Republik Korea semakin berkembang positif, serta bermanfaat bagi rakyat di kedua negara.
Menurutnya, Indonesia dan Republik Korea memiliki kesamaan, nilai sebagai negara yang menjunjung demokrasi, hak asasi manusia, dan rule of law. Dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian, kedua negara disebut perlu terus memperkuat kerja sama untuk memajukan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan.
Sesama negara ekonomi terbesar dunia anggota G20, Indonesia dan Korea dinilai memiliki aspirasi sebagai kekuatan menengah. Mbak Puan mengatakan, kolaborasi tersebut antara lain bisa dilakukan melalui MIKTA, untuk menjembatani perbedaan posisi berbagai negara kekuatan besar.
“Di samping itu, melalui ASEAN+3 (Korea, Jepang, RRT), Indonesia dan Republik Korea juga dapat bekerja sama untuk memajukan pembangunan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur,” sebutnya.
Sementara, di tingkat legislatif, kata Mbak Puan, parlemen kedua negara sama-sama merupakan anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) dan sering bertemu di berbagai forum. Mbak Puan pun mendukung posisi Parlemen Republik Korea sebagai pengamat (observer) di ASEAN Inter- Parliamentary Assembly (AIPA).
Mengingat pentingnya penguatan kerja sama kedua parlemen, DPR RI juga telah membentuk Kelompok Persahabatan Bilateral Parlemen (GKSB) dengan Majelis Nasional Korea pada masa jabatan 2024-2029. Mbak Puan berharap, diplomasi parlemen kedua negara juga ikut berkontribusi dalam memperkuat hubungan Indonesia-Korea, terutama hubungan antar masyarakat yang diwakili dewan.
“Saya telah menerima informasi bahwa pertemuan Ketua Parlemen MIKTA mendatang akan diadakan di Seoul, 12 November 2025. Saya merencanakan akan hadir pada pertemuan tersebut,” ujarnya.
Sebagai Ketua DPR RI, Mbak Puan pun mengapresiasi dukungan Republik Korea bagi pembangunan Indonesia, termasuk di bidang industri, hilirisasi, kesehatan, pembangunan berkelanjutan, ekonomi digital, dan lainnya. Perdagangan bilateral kedua negara pada tahun 2024 diketahui mencapai US$ 20,13 miliar, sedikit menurun dari tahun 2023.
Kendati demikian, Mbak Puan menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi pada triwulan II tahun 2025 yang mencapai 5,12 persen menjadi peluang bagi para pengusaha Korea untuk mengekspansi investasinya di Indonesia.
“Saya berharap arus perdagangan akan meningkat secara besar tahun ini dan di masa mendatang,” jelas Puan.
Lebih lanjut, mantan Menko PMK ini menggarisbawahi soal isu Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Korea. Mbak Puan lantas mendorong dilakukannya pembahasan terkait kerja sama penempatan PMI di Korea, yang saat ini sedang tertunda.
Sebagai informasi, MOU Employment Permit System (EPS) antara Indonesia dan Korea belum diperpanjang, karena pihak Korea tidak sepakat dengan elemen perlindungan pekerja perikanan.
“PMI di Korea adalah para pekerja yang memiliki semangat tinggi untuk bekerja dan produktif. Sehingga, mereka tentu akan berkontribusi positif bagi ekonomi Korea,” tutur cucu Bung Karno tersebut.
“Saya harapkan dukungan dari Majelis Nasional Korea untuk upaya perlindungan PMI Indonesia yang bekerja di Korea. Saya juga berharap mereka selalu mendapat perlakuan yang baik dan selalu dipenuhi hak dan kewajibannya selama tinggal di Korea,” imbuhnya.
Tim Editor
