Jakarta – Kepala LKPP Republik Indonesia, Hendrar Prihadi menekankan, bahwa anggaran pemerintah untuk pengadaan tidak hanya sebatas guna mendapatkan barang/jasa yang diperlukan saja. Mantan Wali Kota Semarang dua periode yang akrab disapa Mas Hendi itu mengungkapkan, pemanfaatan anggaran pemerintah dalam konteks pengadaan harus juga mampu menggerakkan ekonomi yang inklusif. Hal itu ditegaskannya dalam kegiatan HMI Jabodetabeka-Banten, di Balai Pusdiklat Kemensos RI, Selasa (7/3/2023).
Maka dari itu pada kesempatannya, Mas Hendi memberikan peringatan keras bagi oknum-oknum yang saat ini masih memandang anggaran pemerintah sebagai ‘bancakan’, atau sebuah santapan gratis untuk dibagi-bagi.
“Nah problemnya, anggaran sering dijadikan bancakan oleh dalam tanda kutip, oknum, sehingga belanja-belanja ini digunakan untuk kepentingan pribadi,” tuturnya.
Mas Hendi menambahkan, bahwa lembaga yang dipimpinnya saat ini terus melakukan upaya digitalisasi untuk menguatkan sistem pengadaan barang/jasa yang lebih transparan dan terintegrasi.
“Jadi, digitalisasi hari ini, kami gunakan sebagai instrumen penting dalam mendorong peningkatan sistem yang transparan serta terintegrasi, dan bisa terwujud inklusi ekonomi,” jelas Mas Hendi, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang.
Di sisi lain, Mas Hendi juga menerangkan, mengapa dia bersama LKPP RI menganggap perlu untuk mendorong terwujudnya ekonomi yang inklusif atau inklusi ekonomi. Menurutnya, inklusi ekonomi adalah faktor penting dalam upaya penguatan ketangguhan ekonomi Indonesia. Karena Mas Hendi meyakini, bahwa membangun ekonomi yang inklusif adalah sama dengan membangun kekuatan fondasi ekonomi bangsa.
“Inklusi ekonomi ini adalah strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian, dengan memberi kesempatan dan kemakmuran yang sama pada seluruh lapisan masyatakat.”Untuk itu, dengan digitalisasi yang dilakukan LKPP, akses informasi pengadaan bisa dibuat lebih terbuka, sehingga hari ini kami maksimalkan e-katalog. Selanjutnya, juga kita luncurkan platform baru yang lebih integratif,” imbuhnya.
Mas Hendi juga meminta, agar adanya banyak pihak yang turut mengawasi proses pengadaan di Indonesia. Hal itu agar mampu benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya HMI, khususnya HMI Jabodetabeka-Banten ini.
“Saya harap, bisa turut melakukan supervisi di daerah masing-masing, agar pengadaan pemerintah dapat memiliki manfaat yang luas,” tutupnya.
Koresponden : WP – Didik
