Jakarta – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI), Hendrar Prihadi, yang akrab disapa Mas Hendi terus berupaya menjalankan sejumlah strategi untuk mendorong banyak pelaku usaha masuk ke dalam sistem E-Katalog, atau Katalog Elektronik yang dikelola oleh lembaganya. Salah satunya dengan menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sebagai mitra strategis LKPP RI.
Menurutnya, sinergitas LKPP dengan KADIN tersebut penting. Pasalnya, KADIN memiliki jejaring pengusaha di seluruh Indonesia yang dibutuhkan LKPP dalam upaya mendorong banyak pengusaha masuk dalam ekosistem digital, khususnya dalam platform katalog elektronik.
Maka dari itu, LKPP bersama KADIN menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis On Boarding Pelaku Usaha Katalog Elektronik, di Kantor LKPP. Kegiatan tersebut merupakan langkah konkrit LKPP bersama KADIN, dalam mendorong pelaku usaha dalam negerti terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui katalog elektronik, Kamis (16/2/2023).
“Ini adalah peluang, pengusaha harus bisa melihat peluang dan peluang itu ada pada belanja APBN/APBD. Selain itu, juga menjadi peluang untuk mengajak mitra, bahwa di dalam penganggaran APBN/APBD ada nilai yang jika kita berinvestasi maka ada jaminan segmen pasar dari pemerintah,” tutur Mas Hendi, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang.
Lebih lanjut, Mas Hendi menyampaikan harapannya kepada KADIN, sebagai organisasi yang mewadahi para pengusaha Indonesia, sekaligus mitra strategis pemerintah di seluruh Indonesia untuk ikut menggerakan dunia usaha dan perekonomian Indonesia.
“Saya harap, pertemuan ini bisa menjadi training for trainers, rekan-rekan bisa mensosialisasikan di wilayah daerah masing-masing, agar kebijakan untuk dapat mengangkat ekonomi dan Produk Dalam Negeri (PDN) bisa dilakukan secara lebih masif,“ imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Mas Hendi juga menyampaikan lima arahan Presiden RI Joko Widodo kepada LKPP diantaranya, yakni pertama, meningkatkan penggunaan PDN, kedua, meningkatkan porsi usaha mikro, kecil, dan koperasi, ketiga, mempercepat penyerapan anggaran, keempat, mengupayakan efisiensi belanja pemerintah, dan Kelima, memastikan transparansi pengadaan barang/jasa.
“Hari ini, saya meneruskan amanat Presiden RI Joko Widodo. Kami berharap ada keberpihakan. Kita ini merah putih, maka kita harus mengangkat ekonomi merah putih. Kalau kemudian harganya mahal itu karena tidak ada yg beli. Kalau kita semuanya beli, secara jumlah akan banyak maka harganya akan kompetitif,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, Ketua POKJA KADIN-LKPP, Kukrit Suryo Wicaksono mengungkapkan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis on Boarding Pelaku Usaha Katalog Elektronik akan memberikan banyak manfaat bagi KADIN Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Menurutnya, sosialisasi ini menjadi ajang tutoring, serta tukar pikiran antara KADIN dan LKPP.
Sementara itu, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah, Iwan Herniwan, melalui kegiatan ini LKPP berharap, dapat mensosialisasikan secara masif dan menjelaskan bagaimana tata cara masuk Katalog Elektronik kepada pelaku usaha.
LKPP berharap, kegiatan sosialisasi yang berlangsung selama dua hari pada 16 hingga 17 Februari 2023 dengan dihadiri peserta yang berasal dari KADIN Provinsi dan KADIN Asosiasi akan mampu mendongkrak pergerakan dunia usaha, serta meningkatkan daya ungkit ekonomi pertumbuhan Indonesia menjadi lebih baik.
Koresponden : WP – Didik
