Kabupaten Rembang – Wakil Ketua DPRD Rembang, Ridwan bersama anggota Komisi 2 DPRD Rembang, Donny Kurniawan melakukan sidak di Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang, Sabtu (05/03/2022).
Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari keluhan para nelayan yang sudah berbulan-bulan tidak bisa melaut dikarenakan terganjal oleh lambannya proses peralihan perizinan kapal dari jaring cantrang menjadi jaring tarik berkantong.
Dalam sidaknya, Ketua dan Bendahara DPC PDI Perjuangan Rembang tersebut menemukan 110 kapal eks cantrang yang belum bisa terakomodir dalam proses perizinan peralihan alat rangkap. Dari total 234 kapal eks cantrang yang ada di Rembang, terdapat 110 kapal yang belum bisa mengurus peralihan izin alat tangkap.
“Sementara itu, dari 110 kapal yang belum bisa mengurus perizinan ini, akan kita upayakan semua bisa terakomodir. Pemberian waktu 3 hari sampai dengan hari Senin akan kita maksimalkan untuk masyarakat kabupaten yang kapalnya belum masuk daftar,” sambungnya.
Lantas Ridwan menyoroti dari 874 kuota kapal se-Jawa Tengah yang terdaftar, Rembang merasa terdzolimi dengan 110 kapal yang tidak dapat mengurus izin karena kuotanya di serobot oleh kabupaten lain. Adanya permasalahan ini, Ridwan berjanji akan menuntaskannya dengan melakukan komunikasi kepada Komandan Patjul yang selanjutnya akan diupayakan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Berkat bantuan Komandan Patjul, pendaftaran online yang sudah tutup akhir Febuari lalu, mulai hari ini bisa dibuka melalui Gerai Khusus di Kantor Pelabuhan Rembang.
Dengan langkah yang ditunjukkan oleh kader PDI Perjuangan, melalui wujud advokasi Partai terhadap nelayan eks cantrang. Sehingga melalui inovasi ini yang kemudian nelayan sangat bangga dan senang atas terobosan yang dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan.
Koresponden : Ainul Makhasin – Muzarudin