Kota Semarang – Pasangan Cagub-cawagub Jateng nomor urut 1, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi menyoroti Indeks Pelayanan Publik di Jawa Tengah yang masih memiliki PR. Di antaranya adalah kualitas pelayanan, kapasitas institusi, keterbatasan sumber daya informasi, belum meratanya kualitas birokrasi, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga keterbatasan inovasi dan teknologi.
Andika mengatakan Indeks Pelayanan Publik yang belum menggembirakan itu juga diperkuat oleh tiga fakta, yaitu penurunan integritas dari KPK, penurunan efisiensi perekonomian, hingga turunnya indeks demokrasi.
“Apabila terpilih, yang jelas kita harus meningkatkan tadi, penilaian integritas oleh KPK. Kita harus pastikan para pelayanan publik, dalam hal ini adalah birokrasi, ini benar-benar mehamami apa yang diinginkan oleh KPK dalam kaitannya dengan integritas,” ujarnya.
Tak hanya itu, secara detail, Andika juga menyoroti mengenai in-efiseinsi jalannya birokrasi pemerintahan. Angka in-efisinsi itu tergolong masih cukup tinggi, yakni 10-12%.
“Berarti harus banyak perbaikan, karena terjadinya infirisensi ini apakah kita sebagai pelayanan publik itu lambat atau cepat atau justru kita menambah cost,” terangnya.
Khusus untuk personal birokrat, Andika-Hendi bakal menerapkan konsep reward and punishment. Tujuannya agar birokrat dapat menunjukkan performa yang maksimal ketika melayani masyarakat.
“Kita berikan reward (penghargaan) kepada mereka yang bekerja jujur dan saya yakin masih banyak pelayan publik yang bekerja jujur, punya idealisme, dan menginginkan kerja maksimal. Kita harus menunjukkan, bahwa mereka yang tidak ingin menjadi bagian dari pelayanan publik yang efisien, mereka tidak ada tempat lagi di Jawa Tengah,” tuturnya.
Garis besarnya, Andika menegaskan jika kunci utama pada penyelenggaran pelayanan publik ialah pada proses pengawasan dari pemerintah.
“Intinya semua itu sudah ada dalam sistem pelayanan publik kita. Tetapi, di ujungnya, bagaimana kita memastikan praktik atau pelaksanaannya. Sering, sistem itu berjalan, tapi pelaksanaan di masing-masing level, di masing-masing OPD yang perlu pengawasan melekat,” pungkasnya.
Tim Editor
