Ketua Komisi D Pemalang Minta Anggaran Guru Honorer Jangan Diotak Atik

Kabupaten Pemalang – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang H. Nuryani meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tidak mengotak-atik anggaran guru honorer, Pernyataan ini ia sampaikan sebelum menghadiri rapat dengan DPP secara hybrid di Aula Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang, Rabu (09/03/2022).

Nuryani menjelaskan, permintaan ini sejalan dengan nasib ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di sekolah negeri yang tidak terakomodir sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga alokasi anggaran untuk ribuan honorer di Kabupaten Pemalang diminta untuk tidak dikurangi.

“Ribuan GTT dan PTT itu banyak yang sudah mengabdi selama puluhan tahun, pengabdian mereka memiliki peran penting dalam dunia pendidikan di Kabupaten Pemalang, sehingga melahirkan generasi ber-SDM unggul,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, seharusnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera mencari solusi terhadap mereka yang belum mempunyai kejelasan nasibnya untuk bisa diangkat sebagai PPPK. Selanjutnya menurut jangan sampai ketika para GTT dan PTT terkatung-katung nasibnya, ditambah anggaran yang sudah dialokasikan di APBD menjadi surut, padahal anggaran itu untuk memberikan sedikit kesejahteraan bagi mereka.

“Saya minta agar alokasi anggaran untuk tenaga honorer se-Kabupaten Pemalang ini tidak dikurangi, meskipun jumlah para GTT dan PTT sudah terkurangi seiring adanya seleksi penerimaan PPPK dan PNS beberapa waktu yang lalu, pemberian insentif bagi mereka saat ini terbilang masih sangat rendah,” pintanya.

Nuryani pun menjelaskan bahwa saat ini anggaran yang sudah dialokasikan bagi GTT dan PTT adalah Rp 10 miliar, sehingga manakala mereka ada yang diterima sebagai ASN ataupun PPPK maka dimohon anggaran tersebut tetap dialokasikan untuk mereka yang belum diterima untuk menambah kesejahteraannya.

“Masih ada 1.966 GTT yang belum masuk PPPK maupun seleksi ASN, jadi dengan membiarkan alokasi anggaran tetap segitu maka kedepan bisa untuk nambahi kesejahteraan mereka, mengingat saat ini mereka hanya mendapat Rp.200 ribu ini kan sangat kecil dan sangat perlu ada tambahan,” tambahnya.

Koresponden : Agus Siswanto