Kabupaten Banyumas – Sejak beberapa waktu, wacana pemekaran wilayah Banyumas sudah menjadi pembahasan. Namun, rencana pemecahan menjadi tiga daerah otonom tersebut belum juga ada progres berarti. Selain karena berkas yang masih berada di Gubernur Jawa Tengah, mandeknya pembahasan pemakaran karena kurangnya pengawalan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menjadi penyebab persoalan.
Ketua DPRD Kab. Banyumas, dr. Budhi Setiawan, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Banyumas menyampaikan, progres pemekaran masih sama dengan beberapa waktu lalu dan berkasnya masih berada di Gubernur, serta menunggu rekomendasi lanjutan.
“Kami akan tindaklanjuti. Berarti harus kami bawa ke DPRD Provinsi lagi. Semua lagi pada sibuk, akhirnya tidak ada pengawalan. Itu memang masih lama, karena ini saja belum apa-apa,” tuturnya, Rabu (22/6/2022).
Budhi menambahkan, pada pengajuan awal memang pemekaran Kab. Banyumas menjadi tiga daerah otonom. Rencana tersebut, masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat Banyumas.
“Kalau lihat ke lapangan, idealnya tiga wilayah. Kalau dimekarkan jadi dua, menjadi Kota Purwokerto dan Kab. Banyumas itu sulit. Karena yang kabupaten, jaraknya akan jauh sekali. Andai harus dua, berarti Kab. Banyumas Barat dengan Kab. Banyumas. Nantinya, Kab. Banyumas suatu saat dipecah lagi menjadi Kota Purwokerto seperti Ciamis, ada Pangandaran dan Banjarpatroman,” imbuhnya.
Meski demikian, pihak DPRD Banyumas enggan terburu-buru untuk memecah Kab. Banyumas saat ini, dengan pertimbangan berbagai hal, mulai dari kondisi keuangan, serta beberapa hal lainnya.
“Kita jalan saja. Sebab, ini memang tidak menjadi prioritas. Kalau ingin maju memang harus ada pemekaran, namun kita juga melihat kondisi keuangan yang masih sulit. Terlebih, daerah yang pendapatan asli daerahnya bagus yang bisa membiayai daerahnya sendiri itu hanya beberapa saja, seperti Kab. Badung dan DKI Jakarta, yang APBDnya mendekati Rp. 90 Triliun. Sedangkan kota lain termasuk Banyumas masih tergantung suntikan dana dari pusat,” jelasnya.
Jika pemekaran, Budhi menganggap, paling tidak wilayahnya bisa lebih sempit dan lebih tercover dengan anggaran dari pusat, yang tentu jumlahnya bisa lebih besar. Dengan demikian, kemajuannya dapat lebih cepat.
“Daripada satu Kepala Daerah yang memimpin wilayah yang lebih luas, jumlah penduduknya lebih banyak. Artinya, kalau seperti itu bisa lebih fokus. Jadi, agar lebih cepat majunya. Sebab, kalau kita lihat seperti Ciamis, Pangandaran, Banjarpatroman kalau dulu masih Kab. Ciamis tidak akan semaju sekarang,” pungkasnya.
Koresponden : Uly
