Kabupaten Wonosobo – Wonosobo kembali memperoleh penghargargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diserahkan bersama sebelas Kabupaten/Kota lainya se-Provinsi Jawa Tengah.
Penghargaan WTP diserahakan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2021, yang bertempat di aula Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah di Semarang, Senin (22/5/2022) siang. Penyerahan simbolis diberikan kepada para Kepala Daerah dan Ketua DPRD masing-masing.
Menurut Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat hal ini merupakan sebuah prestasi. Raihan ini, merupakan hasil kerja keras dari semua pihak, dan termasuk bagian terpenting dari kerja sistemtik jajaran Eksekutif dan Legislatif.
“Prestasi WTP yang sudah dicapai Pemkab Wonosobo merupakan hasil kerja keras jajaran Pemkab dan dari semua pihak, juga termasuk bagian terpenting dari kerja-kerja sistemtik seluruh Organisasi Perangkat Daerah,” katanya. Sembari berharap agar apa yang sudah dilakukan dengan tak kenal lelah dan waktu ini akan membawa manfaat.
Bupati Afif menegaskan Inspektorat sebagai pengawas internal Pemerintah Daerah, sudah semestinya melakukan pengawasan terhadap seluruh aktifitas penyelengara kegiatan pemerintahan di Pemkab Wonosobo secara lebih dini dan tegas.
“Kami minta peran serta inspektorat dalam melakukan pengawasan secara tegas dan harus lebih dini,” tegasnya.
Atas nama Pemerintah, Bupati bersama Wakil menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan cerdas serta disiplin dari jajaran OPD di lingkup Pemkab Wonosobo. Ia juga mengingatkan, dengan capaian prestasi tersebut menjadi sebuah peringatan yang harus dijadikan cambuk dorongan semangat kerja kedepan, sehingga nantinya mampu mencapai prestasi yang benar-benar bersih.
“Capaian ini menjadi warning bagi kita sekalian, kita tidak boleh berbangga hati, tidak boleh merasa puas, namun justru dijadikan cambuk kedepan untuk kita semua, sehingga mendatang betul-betul mampu mencapai tahapan WTP yang benar-benar clean, dan bukan WTP dengan banyak catatan,” pesanya.
Di sisi lain, Bupati Afif yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Wonosobo juga berharap BPPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang keuangan baik anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan kas daerah untuk mempertahankan Opini WTP serta melakukan langkah-langkah riil dan upaya-upaya perbaikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah menjadi lebih akuntabel.
Lebih dari itu, pihaknya juga beharap perlu dibangunnya sistem yang mampu mengintegrasikan rangkaian perencanaan, penyusunan anggaran, penatausahaan serta pertanggungjawaban, dengan begitu akan diminimalisir berbagai permasalahan yang berhubungan dengan tindakan penyelewengan, korupsi dan perilaku yang merugikan masyarakat serta negara.
Bupati secara tegas mengatakan tidak ingin ada ASN maupun OPD di lingkungan Pemkab Wonosobo yang tersangkut dengan masalah hukum, dimasa kepemimpinanya. Pihaknya akan secara maksimal membersamai dan akan selalu menjalin koordinasi dengan pihak terkait.
“Saya tidak ingin satupun ASN, ataupun kelembagaan OPD di era kami, ada yg bermasalah dengan hukum. Kami Afif-Albar akan berusaha semaksimal mungkin dalam kerangka kapasitas kami untuk melakukan koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait yang senantiasa bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu, peran serta inspektorat dalam mendampingi teman-teman OPD menjadi sangat penting,” pungkasnya.
Koresponden: Hildan