Kabupaten Pemalang – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang H. Nuryani meminta ke Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan guru honorer. Permintaan ini, disampaikan mengingat nasib dan kesejahteraan para guru honorer masih jauh dari kata sejahtera.
“Saya selaku Ketua Komisi D, menghimbau kepada Pemerintah Daerah Pemalang untuk memikirkan nasib para guru honorer yang tidak lolos seleksi PPPK. Apapun mereka sudah memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan, kerja mereka sudah lama antara 15-18 tahun,” katanya, saat dalam konfirmasinya, Kamis (9/12/2021).
Politisi PDI Perjuangan yang juga menjabat Ketua Dewan Pendidikan Pemalang ini merasa bahwa selama ini sudah faham betul keluh kesah mereka yang bekerja sebagai honorer dengan gaji yang sekedarnya. Sehingga ia berharap Pemda memberi perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru non PNS, termasuk guru honorer.
Menurut Nuryani bahwa gaji atau upah yang layak merupakan salah satu wujud konkret perhatian pemerintah terhadap nasib guru honorer. Tidak hanya itu, upah yang layak merupakan bentuk penghargaan riil pemerintah terhadap pengabdian guru. Pemerintah Daerah harus mengapresiasi segala pengabdian dan sumbangsih mereka dalam membangun masa depan bangsa.
“Guru-guru honorer sudah terbukti nyata mereka membangun generasi bangsa, bahkan tidak sedikit anak didik mereka sekarang malah sudah jadi PNS, TNI maupun Polri. Selain masalah gaji para guru honorer agar diikutkan dalam program BPJS ketenagakerjaan agar mereka bisa terlindungi,” jelasnya.
Lebih jauh, pihaknya meminta Pemda untuk membuat kebijakan untuk mengalokasikan anggaran yang mendukung kesejahteraan mereka, Pemda harus berani merelokasi program dan anggaran yang sifatnya tidak penting untuk dialokasikan sebagai tunjangan atau tambahan gaji guru non PNS.
Koresponden : Agus Siswanto
