Kabupaten Pekalongan – Komisi IV DPRD Kab. Pekalongan prihatin dengan kasus permasalahan sosial di Kab. Pekalongan yang kian meningkat. Baik itu kasus kekerasan terhadap anak maupun kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Kab. Pekalongan, melalui Sekretaris Komisi Sarjono mengatakan, apabila mereka berupaya untuk menekan kasus permasalahan sosial di Kab. Pekalongan sebaik mungkin agar tidak kian melebar, dan akan menghadirkan pemerintah seutuhnya.
“Kasus permasalahan sosial di Kab. Pekalongan meningkat. Kasus kekerasan terhadap anak meningkat selama Januari hingga Juni 2023. Sampai bulan ini sudah 27 kasus, juga kekerasan terhadap ibu-ibu rumah tangga naik ada 26 kasus,” terang Sarjono, Selasa (04/07/2023).
Selain kasus kekerasan terhadap anak dan KDRT, lanjut dia, kasus permasalahan sosial lainnya yang perlu ditangani ialah penanganan anak jalanan hingga kasus yang tengah ramai saat ini yaitu tawuran.
Sarjono menyebut faktor penyebab kasus permasalahan sosial di antaranya karena faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, dan tidak siap dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat maupun bebas saat ini.
“Faktor ekonomi menjadi penyebab KDRT, juga perkembangan teknologi HP yang begitu pesat dan bebas, banyak anak-anak yang menyalahgunakan,” sambung dia.
Untuk itu, dirinya menginstruksikan kepada dinas-dinas terkait agar turun ke pondok pesantren, kejaksaan, dan penegak hukum lainnya guna mengajak melakukan penyuluhan. Kemudian ia menilai, bahwa dinas kesehatan juga harus melakukan penyuluhan risiko pergaulan di luar nikah dan lainnya.
“Untuk penanganan anak terlantar dan korban kekerasan hanya lima ratus juta setahun. Maka Komisi IV akan menambahkan anggaran agar efektif,” pungkas Sarjono.
Koresponden : Gus Santo
