bbKabupaten Brebes – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Brebes, Muhamad Rizki Ubaidillah menyoroti terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Brebes menetap di urutan terbawah se-Jawa Tengah.
Dari data Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Baperlitbangda) menyatakan, bahwa di masa pandemi Covid-19, IPM Brebes tahun 2021 naik 0,21% dari IPM tahun 2020, namun capaian ini belum cukup mendongkrak peringkat IPM Brebes yang masih stuck pada urutan IPM terbawah di Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2020 IPM Brebes tercatat 66,11% dan meningkat menjadi 66,32% di tahun 2021.
“Pemkab dan semua pihak harus bersama-sama meningkatkan keseriusan dan bisa fokus terkait peningkatan IPM Brebes. Selain itu, setiap SKPD juga harus punya target realisasi yang jelas (benefit dan impact-nya) dalam sistem penganggarannya,” katanya, Selasa (16/11/2021).
Rizki yang merupakan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Brebes menambahkan tanggapannya, bahwa jajaran Pemkab di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jangan hanya fokus pada habisnya anggaran (output) saja.
Ia menyebut, kunci jalan keluar dari persoalan rendahnya IPM Kabupaten Brebes adalah optimalisasi gotong-royong antar pihak terkait.
“Program-program yang ada sudah sesuai. Hanya saja perlu gotong royong, kuncinya tidak saling menyalahkan. Kita juga harus serius terkait pendataan. Contohnya, kita seringkali lemah di situ kasus kemiskinan ekstrem menjadi pelajaran bagi Pemkab untuk serius terkait pendataan,” tegasnya.
Sementara Kepala Baperlitbangda Brebes, Edy Kusmartono mengatakan bahwasanya meski IPM Brebes berada di posisi ke-35 di Jateng, namun kali ini angka capaiannya mengalami kenaikan kategori sedang karena, di Jawa Tengah sendiri tidak ada daerah yang ber-IPM kategori kurang.
Upaya yang dilakukan oleh Pemkab Brebes untuk memaksimalkan kenaikan IPM menurut Kepala Baperlitbangda yakni penyelenggaraan program Pendidikan Sepanjang Hayat melalui Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dengan sasaran usia Dewasa Tidak Sekolah (DTS) untuk kembali mengenyam pendidikan kesetaraan hingga tingkat Sekolah Lanjut Tingkat Akhir (SLTA).
“Karena indikator kenaikan IPM ini dari pendidikan dan lama sekolah, sehingga kita perlu penanganan khusus pada sektor ini,” ujar Edy Kusmartono.
Penyusun: Pipi Owlen
