Kota Semarang – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi memastikan akan menjalankan kebijakan Presiden RI, Joko Widodo terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali mulai 3 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021 mendatang.
Sikap tersebut ditegaskan, karena secara hierarki dirinya sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk mengamankan seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hal itu disampaikan di sela-sela kegiatannya meninjau sentra vaksinasi Holy Stadium, Kota Semarang, Kamis (01/07/2021).
Namun di sisi lain, Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu mengungkapkan masih belum memutuskan tekhnis pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah yang dipimpinnya.
Ada dua poin yang menurutnya masih harus dipertimbangkan pelaksanaannya, yaitu terkait penerapan 100% Work From Home (WFH) untuk kantor di sektor non esensial, serta larangan pelayanan di tempat untuk mal hingga PKL. Untuk itu Hendi mengaku masih perlu berdiskusi dengan banyak pihak terkait PPKM Darurat di Kota Semarang.
“Kami sedang diskusikan bagaimana teknis dan pengawasan secara detail untuk PPKM Darurat, ada dua yang masih harus dicarikan solusi terbaik, misalnya terkait sektor non esensial yang diminta 100% WFH. Juga soal mal dan perdagangan lainnya yang harus menutup pelayanan di tempat,” ungkap Hendi.
Sementara itu, jika nantinya PPKM Darurat dilaksanakan penuh di Kota Semarang, Hendi meminta semua pihak untuk memahami dan mematuhi kebijakan tersebut.
“Jadi kita masih perlu diskusi, karena di Kota Semarang ini juga sudah banyak diterapkan pembatasan, nantilah, mungkin besok atau lusa ya,” sambungnya.
Terkait vaksinasi sendiri, Hendi juga menuturkan tengah mempersiapkan skema untuk menaikkan target vaksinasi di Kota Semarang dari 5.000 orang per hari, menjadi 10.000 orang per hati.
Koresponden : WP
mantap pak hendi