Kota Semarang – Laju pertumbuhan penduduk Kota Semarang pada tahun 2021 berhasil mencapai titik terendah dalam kurun 20 tahun terakhir. Tercatat, titik tertinggi laju pertumbuhan penduduk di Kota Semarang terjadi pada tahun 2003, yaitu mencapai 2,02%. Namun, di tahun 2021, indikator tersebut mampu ditekan menjadi sangat rendah hingga ke angka 0,25%.
Atas capaian tersebut, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, yang akrab disapa Mas Hendi, bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang, Krisseptiana terpilih sebagai nominator penerima penghargaan Satyalencana, berkaitan dengan program Keluarga Berencana. Dalam hal ini, Mas Hendi terpilih untuk nominasi Satyalencana Pembangunan. Sedangkan Krisseptiana ada pada nominasi Satyalencana Wirakarya.
Sebagian dari rangkaian penilaian pemberian tanda jasa tersebut, tim verifikasi uji petik tanda kehormatan yang dipimpin oleh Kepala Biro GTK Setmilpres, Brigjen TNI (Mar) Ludi Prastyono, didampingi oleh Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga BKKBN, Wahidah, secara khusus datang ke Kota Semarang, Senin (14/3/2022).
Bertempat di Situation Room, Pemerintah Kota Semarang, Ludi Prastyono mengapresiasi kinerja Mas Hendi dalam membangun wilayah yang dipimpinnya. Ludi bahkan berkelakar, bahwa Mas Hendi bisa mendapatkan berbagai tanda kehormatan dengan pencapaian Kota Semarang saat ini.
“Saya lihat di Kota Semarang ini pembangunannya sudah lengkap. Bisa disimpan untuk tanda kehormatan lainnya. Namun, hari ini kita fokusnya terkait KB, itupun juga sebenarnya sudah lengkap, yang menyentuh berbagai aspek seperti yang diterangkan Pak Wali dan Bu Kris, sebagai Ketua Tim Peggerak PKK Kota Semarang),” tuturnya.
Sementara itu, dalam paparannya, Mas Hendi menyebutkan, pihaknya memiliki grand design pembangunan kependudukan Kota Semarang yang terdiri dari 5 pilar, yaitu, pengedalian kuantitas penduduk, pengendalian kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran penduduk, serta penataan administrasi kependudukan.
“Kami di Kota Semarang ini dasarnya adalah bagaimana melakukan pengendalian kuantitas dan kualitas, sehingga diharapkan dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengendalian kuantitas salah satu yang kami lakukan adalah dengan menggratiskan pelayanan KB, serta ada tambahan Rp. 1 Juta untuk akseptor KB dengan metode operasi pria atau vasektomi,” paparnya.
Di sisi lain, Mas Hendi, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang menekan angka kematian ibu dan anak dengan melakukan pendampingan dari mulai pra nikah, hingga kemudian pihaknya memiliki program yang diberi nama Raisa, yaitu, Rawat Ibu Bersalin. Program tersebut, Pemkot Semarang menggratiskan antar jemput, rawat inap, proses persalinan, sampai laundry.
Krisseptiana, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang juga menekankan, bahwa kader PKK secara aktif bergerak untuk melakukan pendampingan kepada ibu melahirkan tersebut. Perempuan yang akrab disapa Tia tersebut bahkan menyebut, kader PKK Kota Semarang yang banyak dan tersebar menjadi kekuatan untuk dapat menjangkau pendampingan ibu melahirkan di seluruh wilayah.
“Tidak hanya ibu melahirkan, namun buah hatinya kemudian juga kita lakukan pendampingan dalam tumbuhkembangnya dengan memaksimalkan peran Posyandu yang ada di berbagai wilayah. Kami juga membantu Pemerintah Kota Semarang dalam program pemberian makanan tambahan dan susu, sehingga mampu menekan stunting,” pungkasnya.
Koresponden : WP – Didik
