Kabupaten Wonogiri – Sedari awal menjabat Bupati Wonogiri, Joko Sutopo membuat gebrakan dengan membabat ribuan usulan program agar bisa fokus pada peningkatan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Ia pun menerapkan sistem manajerial anggaran berbasis outcome di birokrasi yang dipimpinnya.
Dilansir dari detikjateng, bupati yang akrab disapa Jekek itu mengatakan pemangkasan ribuan program itu diawali dari semangat otonomi daerah yang diberikan kepala daerah. Menurut UU Nomor 23/2014, kepala daerah mempunyai otonomi seluas-luasnya untuk mengatur anggaran dengan sebaik-baiknya dalam rangka mewujudkan visi dan misi.
“Kami lakukan langkah strategis, pencermatan dan pendalaman. Akhirnya kita lakukan realokasi dan refocusing anggaran yang bersumber dari APBD,” kata Jekek kepada detikJateng, Selasa (2/4/2024).
Kepras 4.258 Kegiatan
Ia menuturkan, sebelumnya 54,4 persen APBD Wonogiri digunakan untuk belanja tidak langsung. Sisanya digunakan untuk belanja langsung, mulai dari belanja pegawai, belanja modal serta belanja barang dan jasa. Tiga komponen belanja langsung itu dirinci menjadi 4.258 kegiatan.
Degan kondisi seperti itu, menurut Jekek, kegiatan belum fokus. Artinya masih berbasis anggaran kegiatan belum berbasis outcome.
Atas pemahaman bersama, pihaknya bersama pihak terkait mengkaji bersama terkait manajerial anggaran. Metodologi anggaran menjadi salah satu opsi yang harus dilakukan Wonogiri merubah stigma dan paradigma di Wonogiri.
“Akhirnya menjadi 838 kegiatan. Inilah yang menyebabkan anggaran untuk infrastruktur publik kami naik signifikan,” ungkap dia.
Pemangkasan dari 4.258 kegiatan menjadi 838 kegiatan itu berdampak positif di sejumlah sektor. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur publik.
Menurut Jekek, berdasarkan regulasi yang ada kewenangan kepala daerah menjamin kebutuhan prioritas masyarakat terpenuhi. Skala prioritas itu bisa masuk di sektor kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur publik.
“Itu menjadi skala prioritas yang diinisiasi kepala daerah atas kewenangannya melakukan fungsi koordinasi dan konsolidasi. Dan akhirnya ada realokasi dan refocusing untuk mengintervensi itu. Ada beasiswa, seragam gratis, jalan satu ruas tuntas, renovasi pasar,” jelas Jekek.
Saat kebijakan itu diterapkan, tidak ada gejolak yang muncul di kalangan birokrasi. Menurutnya saat kebijakan itu dijalankan harus dengan narasi dan komunikasi yang baik.
“Tinggal narasi komunikasi. Kalau komunikasi proses kebijakan berbasis data, perdebatannya menjadi terukur. Pro kontra pasti ada,” ujar dia.
Kemiskinan Wonogiri Turun
Jekek memaparkan, pada saat awal ia menjabat angka kemiskinan Wonogiri 13,25 persen. Selain itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hanya 67 persen. Selain itu beberapa indikator lain masih berada di level bawah, di antaranya tata kelola birokrasi.
Fakta itu, kata dia, menjadi bahan diskusi. Dan hasilnya manajerial anggaran berbasis outcome bukan berbasis kegiatan disetujui.
“Ini (kebijakan manajerial anggaran) sangat terukur. Tahun ini mau berbuat apa jadi jelas dan terukur,” kata Jekek.
Gebrakan Jekek ini membuahkan hasil. Berdasarkan data yang dihimpun detikJateng dari Prokopim Setda Wonogiri, angka kemiskinan pada 2022 turun menjadi 10,99 persen. Sedangkan IPM pada 2022 meningkat menjadi 71,04 (kategori tinggi).
