Kabupaten Grobogan – Loka Pengawas Obat dan Makanan di Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung, melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Registrasi Pangan Olahan bagi Pelaku Usaha Pangan Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung, Selasa (23/8/2022).
Acara dibuka langsung oleh Dr. H Edy Wuryanto, S.Kp , M.Kep, selaku Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Dalam kegiatan tersebut, Edy Wuryanto menyampaikan informasi mengenai registrasi pangan olahan yang benar, lengkap, jelas dan mudah dipahami. Diharapkan, dapat meningkatkan pengetahuan pelaku usaha pangan olahan, sehingga pelaku usaha dapat memastikan pangan olahan yang akan diregistrasi aman dan bermutu.
“Kemudian, dapat melakukan registrasi pangan olahannya secara mandiri, sehingga mampu memperoleh izin edar untuk pangan olahan yang diproduksi. Izin edar pangan olahan memiliki manfaat yang besar untuk pelaku usaha pangan olahan, diantaranya, jaminan keamanan mutu dan gizi pangan, memperluas pemasaran produk baik di dalam dan di luar negeri, meningkatkan daya saing produk, meningkatkan kepercayaan produk, serta mendapatkan nilai tambah pada produk pangan olahannya,” tutur Edy Wuryanto, yang juga Kader PDI Perjuangan.
Acara tersebut dihadiri pula oleh Hj. Lusia Indah Artani, S.E., selaku Anggota DPRD Kab. Grobogan Fraksi PDI Perjuangan, Maelani Dewi Lestari, S.Farm, Apt, perwakilan dari Balai Besar POM di Semarang, Camat Karangrayung, Munawar, Kapolsek Karangrayung, AKP Sutikno, S.H., Danramil Karangrayung, Kapten Isbandi, Kepala Desa Nampu, Ngatemin, Perangkat Desa, BPD, TP PKK Desa Nampu, serta sebanyak 140 peserta dari Pelaku Usaha Pangan masyarakat Desa Nampu.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi “Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)”oleh Maelani Dewi Lestari, serta dilanjutkan dengan Materi Kedua “Tata Cara Registrasi Pangan Olahan dan Demo Registrasi Pangan Olahan”.
Adanya kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan bagi Pelaku Usaha Pangan dapat mendorong kemandirian, pemahaman dan kemampuan kepada Pelaku Usaha dalam penerapan CPPOB dan Tata Cara Registrasi Pangan.
Edy Wuryanto menambahkan, Desa Nampu merupakan desa yang paling pojok, sehingga untuk masalah kesehatan makanannya dan Stunting menjadi prioritas yang harus ada perhatian dari Pemerintah.
“Kita bekerja samadengan Badan POM Semarang untuk sosialisasi menangani masalah makanan keluarga dan stunting, yang bisa mendorong masyarakat untuk hidup sehat. Perlu diketahui, bahwa Komisi IX DPR RI dengan Badan POM, sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo, mendorong masyarakat untuk bahan baku obat tidak impor dan menggunakan bahan baku obat yang di indonesia hanya 3%,” imbuhnya.
Pihaknya menjelaskan, padahal Indonesia kaya akan bahan baku obat, sehingga Badan POM mempunyai langkah untuk mendorong perusahaan Farmasi Indonesia. Sementara, untuk perusahan Farmasi, BUMN mempunyai strategi untuk meriset obat, sehingga tidak lagi impor.
“Saya berharap, Badan POM juga bisa membuat perusahan Farmasi di bawah BUMN untuk mampu menghasilkan yang terbaik, sehingga tidak mengandalkan luar negeri,” pungkasnya.
Koresponden : Oki M Kaharni
