Kabupaten Temanggung – Mewakili Fraksi PDI Perjuangan Temanggung, Dwi Sulistyowati menyampaikan bahwa kepentingan publik dan tugas pembangunan dari elemen pemerintah mesti diselaraskan. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna Persetujuan Raperda Bangunan Gedung, Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Hasil Fasilitasi Gubernur.
Kepentingan publik menurut Dwi Sulistyowati tidak terlepas dari makna demokrasi. Dalam sistem ini, seluruh pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dipilih langsung oleh rakyat. Untuk itu, maka seluruh kebijakan yang diciptakan mesti berorientasi untuk menambah kesejahteraan rakyat.
Adapun tugas pembangunan adalah hal penting yang mesti dipahami oleh pemerintah. Pembangunan sendiri berasal dari APBN dan APBD, di mana pendapatan yang ada, salah satunya didapatkan dari sewa fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah. Di sisi lain, juga terdapat pajak yang dikenakan terhadap objek tertentu sebagaimana undang-undang yang berlaku.
Untuk itu, kesesuaian antara kepentingan publik dan tugas pembangunan ini harus selaras, supaya masyarakat tidak terbebani sekaligus pemerintah dapat mengoptimalkan budgeting yang dimiliki. Jika salah satunya tidak diperhatikan serius, Dwi Sulistyowati menilai bakal berpotensi menghambat terciptanya cita-cita bangsa dan tujuan nasional.
“Semuanya berjalan seimbang, sewa harus mampu dijangkau oleh masyarakat. Tapi, untuk cost juga harus bisa meng-cover perawatan fasilitas. Syukur juga, bisa untuk menambah PAD Temanggung, agar harapannya nanti bisa dioptimalkan untuk pembangunan daerah. Sinkronisasi harus terus dilakukan, aspek teknis mesti detail dalam pelaksanaan lapangan,” pungkasnya.
Koresponden : Enggar – Zidan
