DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tegal Ikuti RAKORBIDNAS Koperasi dan UMKM

0
Foto: KRT Sugono Adi Nagoro Wakil Ketua Bidang Ekonomi DPC PDI Perjuangan Kab. Tegal

Kabupaten Tegal – Wakil Ketua Bidang Ekonomi DPC PDI Perjuangan Kab. Tegal mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Nasional Koperasi dan UMKM DPP PDI Perjuangan, Senin (26/10/2020).

Pada giat ini DPP PDI Perjuangan mengadakan Rapat Kordinasi Bidang Nasional (RAKORBIDNAS) yang diikuti oleh seluruh Wakil Ketua Bidang Koperasi dan UMKM di masing-masing wilayah, baik tingkat DPD hingga DPC PDI Perjuangan se-Indonesia.

Foto: Suasana RAKORBIDNAS bersama DPP Partai di Kantor DPC PDI Perjuangan Kab. Tegal

RAKORBIDNAS DPP Partai dibuka secara langsung oleh Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan Ir. Hasto Kristiyanto yang dilakukan secara online. Kemudian dilanjutkan oleh Ketua DPP Bidang Koperasi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Ir. Mindo Sianipar. Selanjutnya narasumber  utama sebagai Key Note Speach adalah dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Drs. Teten Masduki, dan Ketua Umum Dewan Koperasi Nasional Indonesia (DEKOPIN) Dr. Sri Untari Bisowarno.

”RAKORBIDNAS ini tentunya sangat baik dan memberikan hal-hal yang positif bagi masing-masing daerah, hasil dari kegiatan ini dapat kita sampaikan ke masing-masing DPD dan DPC, yang tentunya ke depan dapat kita inventarisir bagaimana tentang keadaan kondisi ekonomi mikro di masing-masing wilayah,” tutur KRT Sugono Adi Nagoro Wakil Ketua Bidang Ekonomi DPC PDI Perjuangan Kab. Tegal.

Pada RAKORBIDNAS ini tidak hanya sebatas pelaksanaan rapat kordinasi Nasional, besar harapan tentunya ada program yang sekiranya dapat memberikan motivasi dan inovasi ataupun stimulan bagi para pelaku usaha mikro yang merupakan kader-kader Partai PDI Perjuangan di masing-masing wilayah.

Dalam paparan materi yang disampaikan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Drs. Teten Masduki, pihaknya berharap dengan adanya UU Cipta Kerja mendorong UMKM Ke jajaran Pasar Internasional, Transformasi UMKM, dan koperasi. Tentunya ini semua akan dikawal melalui pendampingan, baik dari pemerintah pusat melalui Kementerian terkait, serta Legislatif yang sesuai dalam bidang kerjanya.

Baca Juga :   BOR Pasien Covid RS di Purbalingga Capai 70 Persen, Bupati Tiwi: PPKM Darurat Jangan Sampai Sia-sia

Koresponden : Mas DN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here