Kabupaten Grobogan – DPC PDI Perjuangan Kab. Grobogan meminta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk tidak ngotot melakukan kebijakan impor beras dan garam.
Menteri sebagai pembantu Presiden ini diminta senafas dengan kebijakan politik pangan Presiden dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan Nasional, serta berpihak pada kepentingan Petani.
“DPC DI Perjuangan Grobogan sangat menyesalkan sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang sepertinya ngotot impor beras dan garam, serta mengabaikan koordinasi dengan jajaran Kementerian terkait, termasuk para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan,” ujar Agus Siswanto selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Grobogan, Rabu (24/3/2021).
Agus menambahkan, bahwa Mendag Lutfi seharusnya membangun dialog, menyerap aspirasi, dan mengemukakan data yang objektif sebelum mengambil keputusan.
“Menteri harus belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan. Menteri tidak hidup di menara gading sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu Presiden,” tambahnya.
Mendag Lutfi didesak agar melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, bulog, asosiasi petani pakar pertanian, dan para kepala daerah.
“Kita ambil contoh di Kab. Grobogan setiap masa panen kita selalu surplus dan diketahui bahwa hasil panen kita kurang lebih 51.789 ton beras. Padahal konsumsi masyarakat Grobogan setiap bulan kurang lebih hanya 15.646 ton beras. Berarti setiap bulan Januari Grobogan mengalami surplus beras sebanyak 36.143 ton,” tegas politisi yang juga menjabat Ketua DPRD Kab. Grobogan itu.
Soal pangan, DPC PDI Perjuangan bersikap tegas agar tidak mengorbankan Petani demi kepentingan impor sesaat yang sarat kepentingan pemburu rente.
Koresponden : Nanang – Faisal
