Kabupaten Temanggung – DPC PDI Perjuangan Temanggung membuka pendaftaran dan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Temanggung periode 2024-2029. Ketua Badan Pemenengan Pemilu (Bappilu) DPC Partai Temanggung, Gunawan Adi Purnomo bersama sejumlah pengurus DPC dalam keterangan pers di Aula Kantor DPC mengatakan jika seluruh masyarakat Temanggung punya kesempatan untuk mengikuti pendaftaran.
Tak hanya mereka yang menjadi pengurus Partai saja, seluruh elemen masyarakat-pun bisa untuk mendaftarkan diri untuk maju sebagai cabup/cawabup melalui PDI Perjuangan. Ini adalah bukti jika PDI Perjuangan sedang bertransformasi menjadi Partai pelopor dan bukti jika PDI Perjuangan membuka diri bagi siapapun yang ingin memberikan dedikasi pada bangsa melalui jalur politik.
Dalam kesempatan itu, Gunawan Adi Purnomo menyampaikan bahwa pendaftaran bisa dilakukan di Aula Kantor DPC Partai Temanggung. Mereka harus mengambil berkas dan mengisi formulir untuk kemudian diserahkan kembali kepada DPC.
“”Kita cuma memverifikasi persyaratan, nantinya berapa pun di situ apabila nantinya persyaratannya lengkap, nanti kemudian kita kirim ke DPP PDI Perjuangan. Pengiriman paling lambat 31 Mei 2024. Untuk di pendaftaran di DPC rentangnya adalah 10-26 Mei 2024,” terangnya, Rabu (08/05/2024)
Ditemui di tempat terpisah, Ketua DPC Partai Temanggung, Yunianto mengutarakan bahwa pencalonan bupati-wakil bupati harus memenuhi berbagai syarat, salah satunya adalah ambang batas 20% suara di parlemen. Karena PDI Perjuangan Temanggung belum mencukupi ambang batas itu, ia menegaskan jika Partai berlambang banteng moncong putih ini akan membangun koalisi.
“Yang jelas, koalisinya tidak bermotif kepentingan pragmatis. Kita tidak ingin koalisi yang hanya bermuara pada kekuasaan saja. Sesuai dengan tujuan utama kader PDI Perjuangan, bahwa koalisi nanti harus memberikan dampak untuk memperkuat tenaga Kaum Marhaen, Wong Cilik,” paparnya.
Yunianto juga mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak melakukan pemungutan biaya apapun untuk pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. Mahar politik menurutnya selain menghilangkan kesempatan untuk masyarakat dalam berpolitik juga akan menghasilkan kekuasaan yang korup. Konsensus Partai dalam rapat-rapat sebelumnya adalah tidak memberatkan pihak manapun dan calon yang diusung nantinya memang memiliki kompetensi serta kapabilitas yang mumpuni.
Koresponden : Enggar – Zidan
