Kabupaten Purbalingga – Pencegahan stunting di Indonesia semakin digalakkan, salah satu upaya untuk mendukung program percepatan penurunan pravelensi stunting ini adalah dengan menyediakan alat ultrasonografi atau USG di setiap puskesmas.
Sedangkan, untuk posyandu harus dilengkapi dengan antropometri kit atau alat ukur dimensi, berat, dan volume pertumbuhan tubuh bayi atau balita sebagai indikasi mengetahui asupan gizi pada anak.
Hal tersebut disampaikan oleh Menko PMK, Muhadjir Effendy saat Roadshow Daring Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang diikuti oleh 12 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diantaranya, Kabupaten Purbalingga, Temanggung, Magelang, Blora, Rembang, Sragen, Batang, Pati, Wonosobo, Karanganyar, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan, Selasa (7/2/2023).
“Tentang stunting, Presiden sudah mencanangkan di 2023 seluruh puskesmas di Indonesia wajib tersedia peralatan USG dan posyandu juga wajib memiliki antropometri berstandar. Terkait dengan hal itu, kami ingin mengetahui intervensi apa saja yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten,” jelasnya.
Berdasarkan paparan Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, dari 22 puskesmas yang ada di Purbalingga saat ini ada 18 Puskesmas yang sudah memiliki alat USG. Sedangkan, dari 1.238 posyandu sebanyak 171 posyandu sudah dilengkapi dengan Antropometri.
“Namun, di tahun 2023 Purbalingga mendapatkan DAK Kesehatan untuk pengadaan alat Antropometri untuk 1.067 posyandu di Purbalingga. Jadi, ditahun 2023 PR ini clear, seluruh posyandu di Kabupaten Purbalingga semuanya akan memiliki alat Antropometri,” tuturnya.
Demi mendukung upaya penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga berupaya mengatasi kemiskinan yang berada di wilayah tersebut, dengan cara mengurangi beban pengeluaran dan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.
“Berbagai upaya telah kita lakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan, yang pertama ada bantuan pangan dengan program rantang berkah dan bantuan beras dan lele, kemudian bantuan RTLH, air bersih, serta jaminan kesehatan. Sedangkan, upaya untuk meningkatkan pendapatan Pemkab Purbalingga memiliki program peningkatan akses permodalan UMKM, Kartu Pra Kerja Purbalingga, serta asuransi usaha tani dan ternak” pungkasnya.
Koresponden : Budi Agung P