Bupati Tiwi: Temuan BPK Berkurang, Pengelolaan Keuangan di Kab. Purbalingga Semakin Baik
Kabupaten Purbalingga – Pengelolaan keuangan di Kab. Purbalingga semakin baik. Kondisi tersebut terlihat dengan semakin berkurangnya temuan pemeriksaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apabila di tahun 2021 terdapat 12 temuan dari BPK, maka tahun ini hanya terdapat 7 temuan.
Hal ini merupakan sesuatu yang menggembirakan. Hal itu disampaikan oleh Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, yang akrab disapa Tiwi, saat membacakan sambutan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021, Rabu (15/6/2022).
“Kondisi tersebut membuat Kab. Purbalingga kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Atas nama Pemkab Purbalingga, saya mengucapkan terimakasih atas kerjasama dari segenap pihak, mulai dari jajaran ASN, serta seluruh komponen di Pemkab Purbalingga. Prestasi ini harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Di tahun-tahun selanjutnya, temuan BPK harus semakin berkurang,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tiwi juga menyampaika, di tahun 2021, realisasi pendapatan Pemkab Purbalingga sebesar Rp. 2.054.834.644.547,39. Jumlah tersebut mencapai 103, 76 persen dari target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD Perubahan sebesar Rp. 1.980.449.932.000.
“Dengan demikian, di tahun 2021 terdapat pelampauan pendapatan sebesar Rp. 74.393.712.547,39. Pelampauan ini mayoritas berasal dari pelampauan pendapatan BLUD sebesar Rp. 88.067.500.370,” imbuh Bupati Tiwi, yang juga Wakil Ketua Bidang Ekonomi DPC PDI Perjuangan Kab. Purbalingga.
Bupati Tiwi juga menyerahkan secara simbolis, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 kepada Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan. Selanjutnya, masing-masing Fraksi yang berada di DPRD Purbalingga akan memberikan pandangan umum terkait laporan tersebut.
Sementara itu, HR Bambang Irawan menutup,”setelah itu, nanti juga akan dibahas di tingkat komisi bersama dengan OPD terkait sebelum ditetapkan menjadi Perda atas persetujian bersama Bupati dan DPRD,” tutup Bambang Irawan, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Purbalingga.
Koresponden : B Agung P
