Bupati Tiwi: Knalpot dan Batik Purbalingga Segera Dapat Sertifikasi SNI

Kabupaten Purbalingga – Dua produk Usaha Kecil Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kab. Purbalingga akan segera mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Sebagai tahap awal, produk-produk tersebut akan mendapatkan pendampingan dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk memenuhi sejumlah persyaratan.

Demikian disampaikan Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, yang akrab disapa Tiwi, saat memberikan sambutan dalam Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemkab Purbalingga dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), di Graha Adiguna kompleks Pendapa Dipokusumo, Rabu (30/3/2022).

“Selain dua produk tersebut ada sejumlah produk UMKM yang juga kita dorong untuk segera mendapatkan sertifikasi SNI, diantaranya, gula kelapa organik, serta sektor Pariwisata. Tujuannya, agar mereka memiliki standar nasional, sehingga bisa dipasarkan secara nasinal dan bahkan ke luar negeri,” ungkapnya.

Bupati Tiwi menambahkan, salah satu produk UMKM Purbalingga yang sudah bisa masuk pasar nasional dan internasional adalah knalpot. Produk tersebut dikerjakan oleh pelaku UMKM. Bahkan, produk knalpot Purbalingga tersebut juga ikut ambil bagian dalam pameran yang digelar di perhelatan Moto GP di Mandalika, Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) pada pertengahan Maret ini.

Bupati Tiwi, yang juga Wakil Ketua Bidang Ekonomi DPC PDI Perjuangan Purbalingga mengungkapkan, apabila sudah memiliki sertifikasi SNI, nantinya produk ini akan semakin mudah dipasarkan.

Sementara itu, Kepala BSN, Kukuh S Achmad mengatakan, pihaknya siap melakukan pendampingan terhadap produk UMKM Purbalingga untuk mendapatkan sertifikasi SNI. Mengenai knalpot dan Batik Purbalingga, sebagian persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi SNI sudah dimiliki.

“Tinggal nanti, kami akan melakukan pengecekan apa yang perlu dilengkapi untuk segera mendapatkan sertifikasi. Selain produk UMKM, kami juga akan melakukan pendampingan terhadap sektor Pariwisata, serta pelayanan publik di Kab. Purbalingga. Dengan demikian, nantinya sektor tersebut juga memiliki standar nasional,” tuturnya.

Kab. Purbalingga akan menjadi salah satu percontohan pendampingan dari BSN. Dengan adanya pendampingan ini, produk dan sektor pelayanan publiknya diharapkan segera memenuhi SNI.

Koresponden : B Agung