Kabupaten Purbalingga – Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, yang akrab disapa Tiwi, menyampaikan ada 6 prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Purbalingga Tahun 2023. Hal ini sesuai dengan tema yang diambil yakni, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas manusia yang didukung penguatan perekonomian daerah, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur berkelankutan, serta penguatan penyelenggaraan pemerintahan dan desa.
Bupati Tiwi menyampaikan, penyusunan RKPD 2023 tidak lepas dari hasil evaluasi sampai dengan tahun 2021. Dari evaluasi tersebut, difokuskan pada beberapa isu strategis yakni, kecukupan kebutuhan pokok masyarakat, penguatan daya saing Sumber Daya Manusia SDM, serta Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan.
“Selanjutnya isu strategis terkait penanganan dampak Pandemi Covid-19, pertumbuhan dan pemerataan infrastruktur wilayah berkelanjutan, reformasi birokrasi, kerentanan hubungan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta kemandirian desa sebagai basis pertumbuhan yang berkeadilan,” tutur Bupati Tiwi, pada Forum Konsultasi Publik RKPD Kab. Purbalingga, di Operation Room Graha Adiguna, Rabu (26/1/2022).
Bupati Tiwi menambahkan, isu strategis yang ada di Kab. Purbalingga menjadi prioritas tahun 2023 meliputi, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menunjang pencapaian misi ke-3, peningkatan kualitas manusia menunjang pencapaian misi ke-4, serta percepatan pertumbuhan ekonomi daerah menunjang pencapaian misi ke-5.
“Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur berkelanjutan dalam rangka menunjang pencapaian misi 7, peningkatan pelayanan publik dalam rangka menunjang pencapaian misi 1 dan 2, serta penguatan desa dalam rangka pencapaian misi ke-6,” imbuhnya.
Bupati Tiwi, yang juga Wakil Ketua Bidang Ekonomi DPC PDI Perjuangan Purbalingga mengungkapkan, perekonomian daerah pada tahun 2023 diperkirakan semakin membaik. Hal ini diawali dengan keberhasilan vaksinasi, serta penurunan kasus aktif Covid-19 pada tahun 2022.
“Pendapatan Daerah Tahun 2023 diasumsikan lebih baik dibandingkan proyeksi pendapatan APBD Tahun 2022, khususnya yang bersumber dari PAD. Selain itu, kemampuan keuangan daerah masih tergantung dari transfer fiskal Pemerintah Pusat,” ungkapnya.
Selanjutnya, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pertama pasca Covid-19 mereda. Hal ini merupakan beberapa program yang mendasari isu strategis dan menjadi permasalahan di tahun sebelumnya, serta menjadi dasar untuk menyusun untuk tahun selanjutnya.
Koresponden : Agung