Bupati Terlibat Bisnis Trading, Prof. Hendrawan: Itu Tidak Boleh

0
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Anggota DPR RI, Prof. Hendrawan Supratikno

Kabupaten Pemalang – Akhir bulan Februari 2022 lalu, media sosial dan media online diramaikan dengan pemberitaan keterlibatan Bupati Pemalang dalam trading dengan viral blast robot trading yang ternyata merupakan penipuan investasi. Hal ini juga telah direlease Mabes Polri bahwa telah terjadi kasus penipuan investasi robot trading Viral Blast Global pada 21 Februari lalu.

Menurut Prof. Hendrawan Supratikno, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Anggota DPR RI yang mewakili Dapil Jateng X ini kepada Koresponden Derap Juang pada Senin (28/2/2022) menegaskan, bahwa kepala daerah tidak boleh terlibat bisnis trading seperti binary option atau sejenisnya yang tengah marak ini. Bahkan ia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk secara tegas memberantas platform trading nakal yang memakan banyak korban.

“Saat ini trading binary option tengah marak dan menjadi isu hangat apalagi sejak Bappebti memblokir 1.222 situs perdagangan berjangka komoditi ilegal serta 336 robot trading sepanjang 2021 yang mencuat pada bulan ini, dan bagi warga Pemalang juga geger dengan release dari Mabes Polri tentang kasus penipuan investasi robot trading Viral Blast Global,” ujarnya.

Seperti diketahui bahwa pada 21 Januari silam, Bupati Pemalang mengadakan seminar businness opportunity bersama Viral Blast Global. Di mana kegiatan ini menjadi kegiatan unggulan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pemalang serta pada pelaksanaannya melibatkan berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Pemerintahan Kabupaten Pemalang, dan kegiatan ini ternyata berlanjut sampai dengan beberapa minggu berikutnya.

Kemudian setelah Mabes Polri memberikan release tentang Status Viral Blast Global, keesokan harinya Chanal Youtube Rey Utami dan Benua dengan pengulas dari praktisi hukum Pablo Putra Benua mengulas secara gamblang keterlibatannya Bupati Pemalang dengan disertai bukti-bukti yang ada, sehingga bertambah gegerlah berita ini.

Menurut Prof. Hendrawan yang juga Guru Besar UKSW Salatiga ini, bahwa sejatinya kepala daerah baik gubernur, bupati maupun walikota tidak diperbolehkan terlibat dalam bisnis trading. Beliau menuturkan bahwa saat ini dikomisinya (Komisi XI) yang membawahi OJK juga masih terus mendorong agar OJK untuk melakukan tindakan tegas memberantas praktik nakal perusahaan trading yang sudah memakan banyak korban.

“Kepala daerah itu tidak boleh bermain trading seperti Binary Option Binomo atau Viral Blast Global, tidak diperbolehkan! Kita dari dari Komisi XI kalau rapat dengan OJK, kan semua nadanya marah dan minta OJK lebih tegas lagi. Dan meminta OJK mendirikan biro hukum yang kuat untuk berdiri bersama-sama nasabah yang dirugikan dan bisa fight melawan bencoleng-bencoleng ekonomi,” paparnya.

Menurutnya, bahwa sejatinya algoritma robot trading ini diciptakan sedemikian rupa sehingga peluang kemenangan peserta hanya 20-30 persen dan sisanya pasti kalah. Maka bisnis ini tidak fair. Jadi ini akan mengincar masyarakat yang tidak cerdas dan tidak melek keuangan sehingga sering dikecoh.

Prof. Hendrawan berharap kepala daerah sebagai penyelenggara harus berhati hati untuk tidak terlibat dalam robot trading dan masyarakat juga harus waspada jangan sampai uang simpanan ludes karena tergiur akan bisnis ini.

Koresponden : Agus Siswanto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here