Kabupaten Karanganyar – Program pengentasan stunting di Karanganyar menjadi prioritas bagi Bagus Selo yang merupakan Ketua DPRD Karanganyar. Menurutnya, stunting menjadi perhatian khusus skala nasional. Maka dari itu, Karanganyar juga harus memiliki langkah konkret dalam kebijakan dan pengentasan stunting.
Namun, ia menjelaskan, program daerah hanya berkutat pada pertemuan pejabat, sosialisasi, hingga acara seremonial lainnya, namun minim tindakan nyata pencegahan stunting ke masyarakat.
“Di Banggar sudah disepakati prioritas program di pencegahan stunting dan penanganan miskin ekstrem. Tolong, pelaksanaannya langsung menyentuh masyarakat sesuai data. Sosialisasi itu memang penting, tapi lebih penting berikan nutrisi seperti telur, daging, dan susu. Itu upaya menyehatkan ibu hamil dan anak. Yang saya lihat selama ini program pencegahan stunting diisi senam dan kegiatan lain yang kurang efektif,” ungkap Bagus Selo di DPRD Karanganya, Selasa (4/7/2023).
Dirinya sepakat dengan Presiden Joko Widodo perihal pembenahan program pencegahan stunting yang anggarannya berkutat di birokrasi, perencanaan, sosialisasi, dan sejenisnya. Namun, minim pemberian bantuan nutrisi ke penerima atau masyarakat.
Bagus Selo yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar menyampaikan belum menerima laporan berapa jumlah penderita stunting yang diberi makanan tambahan bernutrisi, ibu hamil yang menerima bantuan cegah stunting dan sebagainya. Sebaliknya, ia kerap menemui aneka macam sosialisasi pencegahan stunting dari OPD Pemkab Karanganyar. Mulai dari pembentukan tim desa/kelurahan sampai rapat-rapatnya.
Dirinya memastikan terdapat anggaran pelaksanaan program pencegahan stunting di OPD terkait. Misalnya Dinas Sosial, Dinas Pertanian Pangan dan Peternakan (Dispertan PP), Dinas KB dan Dinas Kesehatan. Sehingga, pengguna anggaran wajib merealisasikan ke penerima tanpa anggarannya terpangkas kebutuhan birokrasi.
“Stunting di Karanganyar terendah se-Solo Raya, hanya tiga persen. Usahakan ditekan sampai nol. Kalau masalah kurang dana bisa pakai Biaya Tak Terduga (BTT),” katanya.
Dirinya berharap program daerah tepat sasaran dan lebih ke action langsung, tidak hanya berjalan di tahap sosialisasi saja.
Koresponden : ERS
